Alasan Jokowi dan Gibran tak Diundang ke Rakernas PDIP, Djarot: Melanggar Konstitusi dan Etika

TRIBUNKALTIM.CO - Rakernas V PDIP  yang digelar di Jakarta, 24-26 Mei menjadi seolah menjadi penegasan hubungan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi dan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak diundang dalam Rakernas PDIP.

Alasan PDIP tidak mengundang Jokowi dan Gibran ke Rakernas PDIP yang dimulai hari ini karena keduanya dianggap telah melakukan pelanggaran konstitusi.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Steering Committee Rakernas V PDIP Djarot Saiful Hidayat terkait tidak diundangnya Jokowi dan Gibran. 

Baca juga: Isi Puisi Banteng yang Terluka Dibaca Jelang Rakernas PDIP, Jangan Jadi Pengecut Apalagi Pengkhianat

Baca juga: Rakernas V PDIP Hari Ini Tidak Undang Jokowi, Hasto: Yang Diundang yang Menjaga Demokrasi Hukum

Baca juga: Jelang Pidato Politik Megawati di Rakernas PDIP, Mahfud MD: Dengarkan Kalau Mau Negara Maju

Djarot Saiful Hidayat mengatakan tindakan Jokowi dan Gibran yang melanggar konstitusi tidak sesuai dengan sikap partai yang kokoh melaksanakan konstitusi.

"Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.

Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara," kata Djarot, Jumat (24/5/2024).

"PDIP itu satu partai ideologis di mana Ibu Megawati Soekarnoputri (sebagai) ketua umum, selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi," ujar dia seperti dikuti TribunKaltim.co dari kompas.com.

Karena alasan itu, kata Djarot, maka PDIP hanya mengundang kader-kader partainya.

Diperkirakan, sekitar 2.160 kader PDIP akan hadir dalam Rakernas V ini.

Di luar internal partai, ada sejumlah unsur yang dianggap sahabat partai, para cendekiawan, para akademisi, kelompok civil society, juga budayawan.

"Masyarakat prodemokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat," ucap Djarot.

Dalam kesempatan itu, Djarot juga membeberkan strategi PDIP supaya tidak ada lagi kader yang "dicuri" jelang kompetisi elektoral, dengan Jokowi sebagai contohnya pada Pilpres 2024 lalu.

Djarot menegaskan, kader-kader yang akan maju pada Pilkada 2024 nanti bakal diberikan surat tugas dari PDIP.

Baca juga: Sindiran Pedas PDIP ke Bobby Nasution Soal Loncat Partai Demi Kekuasaan, Ada Juga yang Tak Peduli

Menurut dia, hal itu bakal mencegah kader-kader itu "mencurikan diri" dalam kontestasi.