Yusril Ihza Mahendra Calon Kuat Menko Polhukam di Kabinet Prabowo-Gibran, Respons Demokrat dan PSI

TRIBUNKALTIM.CO - Yusril Ihza Mahendra calon kuat Menko Polhukam di Kabinet Prabowo-Gibran, begini respons Demokrat dan PSI.

Nama Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra digadang-gadang jadi calon kuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan latar belakang akademis dan pengalaman, di jejeran orang-orang partai Koalisi Indonesia Maju, Yusril dianggap paling mumpuni menjadi Menko Polhukam.

Bagaimana respons PSI dan Demokrat?

Baca juga: Akhirnya Terjawab, Yusril Ihza Mahendra Buka Suara Soal Mundur Ketum PBB, Strategi Jadi Jaksa Agung?

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan sepenuhnya keputusan soal jatah menteri di pemerintahan selanjutnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

PSI menekankan ini ketika merespons soal usulan eks Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Prerogatifnya Pak Prabowo," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie saat dihubungi, Jumat (24/5/2024).

Diketahui, PSI merupakan salah satu partai pengusung Prabowo dan Gibran. Menurut Grace, Prabowo selaku presiden di pemerintahan selanjutnya memiliki hak prerogatif untuk memilih para pembantunya.

Dia mengaku PSI akan menghormati setiap keputusan Prabowo.

lihat foto

"Kami hormati keputusan beliau," ujar Grace.

Sebelumnya, Pj Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid menilai, eks Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra adalah sosok yang ideal menjadi Menko Polhukam di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Fahri beralasan, Yusril mempunyai kapasitas untuk membangun sistem dan kebijakan yang lebih holistik sehingga tepat bila ditunjuk sebagai Menko polhukam.

"Kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ," ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024.

Dengan alasan itu pula, Fahri berpendapat Yusril bukanlah sosok tepat untuk mengisi pos jaksa agung yang menurutnya bersifat eksekutor ketimbang membangun sistem.

Selain itu, Fahri juga menyebut Yusril mustahil menjadi jaksa agung karena ada aturan yang menyebut jaksa agung harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun.

"Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," kata dia.

Baca juga: Siapa Fahri Bachmid? Advokat Asal Maluku Pengganti Yusril Ihza Mahendra Sebagai Ketua Umum PBB

Demokrat Tak Masalah

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menilai wajar Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan mantan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Syahrial, setiap partai politik pendukung Prabowo-Gibran memang harus berharap mendapatkan kursi di pemerintahan mendatang.

"Itu urusan internalnya PBB. Sebagai salah satu partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran, boleh-boleh saja Pj Ketum PBB bicara seperti itu. Memang harus ada harapan, pandangan dan optimisme," ujar Syahrial kepada Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra yang Menguat Jadi Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Prabowo-Gibran

Syahrial menjelaskan, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selalu menyampaikan kepada kadernya, bahwa urusan kabinet diserahkan sepenuhnya ke Prabowo. Sebab, kata dia, penyusunan dan penempatan orang yang akan duduk dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Demokrat standing-nya di situ. Jadi tidak dalam posisi memaksakan kehendak, apalagi mendikte. Karena Demokrat meyakini bahwa Pak Prabowo memiliki independensi dan tolok ukur yang pas dalam mengatur formasi kabinet dan pemerintahan," kata Syahrial. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com