Makan Siang Gratis Diubah, Sinyal Kementerian Makan Bergizi Gratis di Kabinet Prabowo-Gibran Menguat

Saya kira itu tujuan kita," ujar Prabowo.

Dia memberi contoh salah satu daerah di Maluku Barat Daya, yakni Pulau Moa yang kerap memproduksi air susu dari kerbau sehingga tidak sulit untuk mendapat produksi susu yang dapat dijangkau anak-anak di wilayah Moa.

Namun, ada daerah lain akan sulit mendapatkan sumber susu sehingga akan difokuskan dengan pemerataan pembagian bahan pangan bergizi lain, misalnya ikan dan telur.

"Kalau lihat protein yang ada di susu, ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur itu lebih baik daripada susu.

Para pakar cerita kepada saya dan telur kita jatuhnya bisa lebih murah bahwa di suatu daerah susu itu terlalu mahal ya kita konsentrasi kepada telur, kepada ikan, dan sebagainya,” kata Prabowo.

Proyek Mercusuar

Kebutuhan kementerian khusus yang menangani pelaksanaan program makan bergizi gratis ini juga sempat dikemukakan oleh pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Adi Prayitno.

Dalam pertimbangannya, Adi menyebut, kementerian khusus diperlukan karena program makan bergizi gratis adalah proyek mercusuar yang butuh penanganan khusus.

Apalagi, program ini disebutnya bakal menggunakan anggaran yang besar dan implementasinya akan melibatkan banyak sektor mulai dari logistik sampai distribusi.

"Tentu butuh upaya maksimal dan fokus yang menangani persoalan ini.

Karena soal makan siang gratis menyangkut banyak hal.

Mulai soal budgeting, ketersediaan suplay makanan hingga evaluasi implementasi kebijakan,” kata Adi kepada Kompas.com pada 8 Mei 2024.

Baca juga: Alasan KPK Bakal Monitor Anggaran Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, program tersebut tidak bisa berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebab, dikhawatirkan pelaksanaannya tidak maksimal lantaran dua kementerian koordinator tersebut sudah memiliki banyak tugas.

"Kalau di bawah Menteri Koordinator (Menko) PMK atau Menko Perekonomian sepertinya khawatir terjadi overlapping kinerja dan berpotensi tidak maksimal.

Karena Kemenko PMK dan Perekonomian mengurus begitu banyak persoalan.