Berita Nasional Terkini

Pede! NasDem: Parpol Baru Gabung KIM Bisa Dapat Lebih dari Jatah 3 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Topik seputar jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran untuk partai politik (parpol) yang baru bergabung dengan KIM menjadi pembahasan hangat. 

Editor: Doan Pardede
(KOMPAS.com/ Tatang Guritno)
KABINET PRABOWO-GIBRAN - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memeluk capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Keduanya bertemu di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Jumat (22/3/2024). Topik seputar jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran untuk partai politik (parpol) yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi pembahasan hangat.  

Kandidat Menteri Bidang Perekonomian dan Investasi

Kandidat Menteri Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia

Kandidat Menteri Bidang Energi, Infrastruktur, Hilirisasi dan Lingkungan Hidup

Kandidat Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Baca juga: Isran Noor Klaim Disuruh Pilih Jatah Menteri oleh Prabowo, Tapi Tolak Masuk Kabinet Seperti Khofifah

Dari 8 bagian itu, terdapat total 59 menteri.

Masing-masing jabatan berisi tiga nama yang menjadi kandidat dalam mengisi posisi tersebut.

Amatan Tribunnews.com, ada sejumlah nama menteri yang saat ini masih menjabat atau wajah lama, ada juga nama-nama baru atau wajah baru.

Mereka dari latarbelakang partai politik serta profesional.

Ada juga yang berasal dari pensiunan jenderal.

Beredar Susunan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Versi Quick Count

Sebelumnya, beredar kabar sejumlah nama yang akan menjadi menteri usai mendukung Prabowo-Gibran menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Sejumlah nama, seperti Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam daftar menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam foto yang beredar, terlihat sejumlah nama beserta foto orang-orang yang disebut akan mengisi posisi menteri, dewan pertimbangan presiden, hingga kepala staf.

Di jajaran dewan pertimbangan presiden, tampak nama dan wajah Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpampang.

Lalu, terlihat Nusron Wahid mengisi Kepala Staf Presiden, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.

Tidak hanya itu, ada pula nama-nama seperti Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Rosan Roeslani Menteri Luar Negeri, Dr Terawan Menkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil Menteri PUPR, Grace Natalie Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM, hingga Sjafrie Sjamsoeddin Menteri Pertahanan.

Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet yang beredar tersebut.

Dalam deretan nama-nama tersebut setidaknya ada delapan mantan jenderal TNI, di antaranya Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen TNI (Purn.) Herrindra, hingga Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

Nama Bahlil Lahadalia Muncul di Susunan Menteri

Nama Bahlil Lahadalia tertera sebagai bakal calon atau akdidat Menteri Bidang Perekonomian dan Investasi.

Di kandidat tersebut, Bahlil berada di urutan pertama dan diikuti calon lainnya yaitu Pandu Sjahrir dan Wishnu Wardhana.

Sebelumnya, Bahlil membeberkan kemungkinan peran Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran ke depan.

Dikatakan Bahlil, Presiden Jokowi bakal ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden atau masuk dalam Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Watimpres).

Meskipun belum diketahui bagaimana pastinya, Bahlil mengatakan, semua kemungkinan itu bisa saja terjadi.

"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/4/2024), dikutip dari Kompas TV.

Kendati demikian, Bahlil menilai, Presiden Jokowi tak akan mencampuri urusan presiden terpilih dalam menentukan menteri di kabinet.

Meskipun, ayahanda Gibran tersebut berpeluang masuk sebagai penasihat presiden terpilih.

Lantaran Bahlil meyakini, Presiden Jokowi sudah sangat paham komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu kan hak prerogatif presiden terpilih. Karena Presiden Jokowi itu memberikan, Pak Presiden Jokowi ini kan sudah dua kali menjabat presiden, tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," ujar Bahlil, seperti dilansir Tribun-Papua.com dengan judul Anak Papua Ini Bakal Digaet Prabowo Jadi Menterinya, Punya Ambisi Selangit.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved