Satu-satunya Partai di Luar Kabinet Prabowo-Gibran, PDIP Dapat 'Bekingan' dari Pihak Luar

TRIBUNKALTIM.CO - Kabinet Prabowo-Gibran diprediksi tidak akan ada menteri yang berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).

PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang diprediksi akan berada di luar pemerintahan, atau oposisi.

Menurut Pengamat Politik Ujang Komarudin, mayoritas partai politik (parpol) bakal merapat ke Prabowo-Gibran, kecuali PDIP.

Alasan Ujang meyakini PDIP bakal menjadi pihak oposisi, karena luka mereka yang belum hilang terhadap Presiden Jokowi.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, Ketika Parpol Ribut Jatah Menteri, Sindiran Megawati dan Jawaban Gerindra

Baca juga: Megawati Sindir Rebutan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Gerindra: Tentu Banyak Pihak Ingin

"Kalau PDIP, oposisi sendiri ini menarik, karena akan semakin keras, akan semakin kencang dalam mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran," ucap Ujang saat dihubungi, Selasa (30/4/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.

Meski secara hitung-hitungan politik di parlemen, PDIP kalah jumlah, Ujang menyebut partai berlogo banteng tersebut akan mendapat 'bekingan' dari pihak luar.

Yakni kelompok masyarakat hingga akademisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Nanti kalau PDIP tidak didukung oleh partner-partner lain, kelihatannya nanti akan bersama-sama dengan civil society, dengan kekuatan kaum intelektual, cendekiawan, kalangan kampus, aktivis, pasti akan ke sana berkolaborasinya untuk bisa mengkritisi jalannya pemerintahan," ujar Ujang.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi oposisi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, dinilai masih 50:50 untuk merapat ke Prabowo-Gibran.

Jadi, partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ini dinilai masih ada kemungkinan berkoalisi dengan Prabowo-Gibran atau bertahan menjadi pihak oposisi seperti sekarang.

"Sedangkan untuk PKS ini masih 50:50, ada kemungkinan berkoalisi dengan Prabowo-Gibran, ada juga menjadi oposisi," kata Ujang.

Bahkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem disebut Ujang, berpotensi gabung ke barisan Prabowo-Gibran.

Baca juga: 10 Fakta Menarik Listyo Sigit, Isu Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Sosok Istri, Pecahkan Rekor Tito

Terlebih, PKB dan NasDem juga sudah menyatakan dukungan mereka kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran sendiri mendapatkan banyak dukungan dari parpol di Pilpres 2024.

Mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan PSI.

Lalu, bagaimanakah peta politik Prabowo-Gibran ke depannya, apabila mayoritas parpol di parlemen ikut merapat?

Menurut Ujang, secara politik, tentunya akan semakin gemuk koalisi di parlemen nanti.

Sehingga, dapat memudahkan Prabowo-Gibran untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi janji politik mereka.

Meski nantinya Prabowo-Gibran membuat kebijakan yang tidak pro rakyat pun, hal tersebut dinilai tidak akan bisa digagalkan.

Sebab, jumlah kursi pihak oposisi, dalam hal ini adalah PDIP, akan kalah dengan gabungan parpol pendukung pemerintah.

Baca juga: Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis di Kabinet Prabowo-Gibran Sedang Dipertimbangkan

Ujang lantas memaparkan, alasan berbagai undang-undang kontroversial, seperti revisi UU KPK hingga UU Cipta Kerja bisa lolos karena mayoritas fraksi adalah bagian dari kekuasaan pemerintah.

"Karena memang, kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mayoritas di parlemennya. Nah, formula seperti itu juga, kelihatannya akan terjadi di pemerintahan Prabowo-Gibran," ungkapnya.

Kendati demikian, Ujang tetap berharap, ke depannya Prabowo-Gibran mampu menjalankan amanah dengan membuat kebijakan yang tidak melukai rakyat.

"Tetapi mudah-mudahan Prabowo-Gibran bisa menjalankan amanah publik, amanah rakyat dengan baik dengan membuat kebijakan yang tidak melukai rakyat," harap Ujang.

Meski tak bergabung di kabinet Prabowo-Gibran, PDIP dinilai masih berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR.

"Bisa saja, dengan situasi yang ada, hanya PDIP yang di luar pemerintah, dan itu pun tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal," kata Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, dihubungi Jumat (27/4/2024).

"Bisa saja justru PDIP mendapat tawaran posisi sebagai ketua DPR RI, meskipun tidak ada dalam kabinet. Tetapi menjadi mitra pemerintah di DPR," lanjutnya.

Apabila hal tersebut benar terjadi, Dedi mengatakan, tidak ada satu pun partai politik yang menjadi penekan pemerintahan di parlemen.

Baca juga: Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis di Kabinet Prabowo-Gibran Sedang Dipertimbangkan

"Artinya tidak ada satupun partai di parlemen yang menjadi penekan pemerintah," jelasnya.

Sebagai informasi, pada 2014, Ketua DPR dijabat oleh kader partai bukan pemenang Pemilu.

Saat itu DPR merevisi Undang-Undang MD3 yang disahkan pada 8 Juli 2014.

Akibat dari revisi itu, Ketua DPR yang harusnya ditentukan melalui sistem proporsional diubah menjadi sistem paket.

PDIP yang saat itu sebagai pemenang Pemilu harus merelakan kursi Ketua DPR diambil oleh Golkar.

Namun, aturan tersebut kemudian direvisi lagi pada 2019.

Di mana, kursi Ketua DPR diberikan kepada Partai pemenang Pemilu yakni PDIP.

Sementara itu, dalam Pileg 2024 sendiri suara PDIP masih jadi yang tertinggi.

Baca juga: Nasdem ke PAN soal Partai Baru Gabung Dapat 3 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Rasanya Lebih

Sikap Politik PDIP

Pengamat politik Emrus Sihombing meragukan PDIP berani mengambil posisi politik sebagai oposisi pemerintahan mendatang, Prabowo Subianto - GIbran Rakabuming Raka.

Emrus menyampaikan, masih ada peluang terbuka bagi PDIP bergabung dengan koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Gibran.

"Saya berpendpaat bahwa PDI Perjuangan tidak bisa dipastikan mereka akan jadi oposisi. Karena bisa saja masuk ke pemerintahan," kata Emrus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (26/4/2024).

Terbukanya peluang bagi PDI Perjuangan itu, kata Emrus, dikarenakan hubungan baik yang masih terjalin antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Karena relasi Megawati dengan Prabowo relatif tidak terganggu. Beda dengan relasi Megawati dengan Jokowi dan SBY, sangat terganggu," ucapnya.

Terlebih, menurut Emrus, PDIP telah memiliki pengalaman di pemerintahan pada dua periode terakhir.

"Karena relasi Megawati dengan Prabowo akan membuat kemungkinan besar terbuka peluang untuk gabung dengan pemerintah."

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, Ketika Parpol Ribut Jatah Menteri, Sindiran Megawati dan Jawaban Gerindra

Selain itu, ia juga menilai, adanya kesamaan platform politik antara Megawati dan Prabowo. Keduanya dinilai Emrus sebagai sosok yang pluralis, cinta Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika.

"Mereka merah putih dan itu enggak bisa ditawar. Jadi ada platform politik yang sama. Namun sangat tergantung dari negosiasi di belakang panggung," jelas Emrus.

Saat ini, NasDem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada Kamis (25/42024) sore, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya.

"NasDem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," kata Paloh di lokasi.

Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat.

Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elite-elite bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia.

"Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elite itu adalah modal utama kita miliki," ucapnya.

Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu (24/4/2024) siang.

Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra.

“Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (jelas mendukung Prabowo-Gibran)," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, malam. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prediksi Peta Politik Usai Kabinet Prabowo-Gibran Terbentuk, Banyak Parpol Merapat Kecuali PDIP