Walikota Bontang Basri Rase Minta Ormas Kawal Pilkada agar Berlangsung Aman dan Damai

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Jelang Pilkada serentak 2024, Pemerintah Kota Bontang mengumpulkan seluruh organisasi masyarakat kepemudaan, kedaerahan maupun nasional, di Pendopo Walikota, Senin (27/5/2024).

Lebih dari 30 ormas hadir, diantaranya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gepak, Laskar Merah Putih (LMP), Pemuda Pancasila (PP), Bakudapati dan beberapa panguyuban ke daerahan lainnya.

Ormas-ormas tersebut diarahkan untuk terlibat dalam menyukseskan Pilkada serentak, yang rencananya akan dilaksanakan November mendatang.

Walikota Bontang Basri Rase dalam sambutannya mengatakan, Pilkada adalah pesta demokrasi, pesta untuk masyarakat yang digelar 5 tahun sekali dalam memilih pemimpin baru.

Baca juga: Sempat Dinyatakan TMS, Kini Pasangan Basri Rase-Chusnul Dhinin Lolos Administrasi di Pilkada Bontang

Baca juga: BREAKING NEWS: Basri-Chusnul Diberi Kesempatan Mengakses Silon Lagi di Pilkada Bontang 2024

Dalam prosesnya banyak dinamika yang berkembang, dan ia sadar potensi terjadinya gesakan di masyarakat bisa terjadi karena berbeda pilihan.

Maka dari itu, ia berharap ormas mengambil peran untuk tetap berada pada jalur mengawal pesta demokrasi, berjalan dengan aman dan damai dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

"Pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat jadi kita harus sambut dengan suka cita. Perbedaan itu hal yang biasa, tapi persaudaran harus tetap yang utama," kata Basri Rase.

Menurutnya, sejauh ini Bontang selalu berhasil tampil sebagai daerah yang sukses menyelenggarakan Pemilu.

"Capaian ini perlu dijaga, kontribusi ormas untuk mengedukasi kadernya dan masyarakat sangat diharapkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Bontang Deddy Haryanto mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki, ada 102 Ormas yang terdata.

Baca juga: Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Bontang 2024 Hanya 12 Hari Sejak Permohonan Diterima

Namun baru 54 Ormas yang memiliki badan hukum, sisanya masih dalam proses pengurusan.

"Ini yang kami dorong agar seluruh ormas yang sifatnya nasional, kepemudaan maupun ke daerahan bisa menyelesaikan proses administari dalam hal badan hukumnya," pungkasnya. (*)