Kabinet Prabowo-Gibran Belum Ada Pembahasan, Prabowo Dikabarkan Fokus Godok Program Makan Bergizi

TRIBUNKALTIM.CO - Alih-alih segera merampungkan susunan kabinet, Prabowo Subianto dikabarkan lebih fokus untuk bisa merealisasikan program makan bergizi gratis.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan belum ada pembicaraan sama sekali terkait kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Dasco mengatakan, Prabowo saat ini masih fokus merumuskan soal program makan bergizi dan susu gratis yang jadi janji kampanyenya.

Dengan demikian, kata dia, berapa jumlah kementerian dan siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri, sama sekali belum dibahas.

Baca juga: Sengaja Ulur Waktu? Pengamat: Arah Politik PDIP Gabung/Tidak Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Momentum

Baca juga: Singgung Kalimat Megawati di Rakernas, Elite Gerindra: PDIP Berpeluang Gabung Kabinet Prabowo-Gibran

"Ya saya enggak tahu, karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet. Pak Prabowo lagi konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis, dan beberapa program unggulan pada saat kampanye," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

"Justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan," sambungnya.

Dasco menjelaskan, terkait makan siang gratis, saat ini masih disusun pola dan pemanfaatan anggarannya.

Menurutnya, program makan siang gratis masih dikaji, sehingga perlu dilakukan berbagai simulasi.

Baca juga: Terjawab Sudah PDIP Bakal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran atau Tidak? Ini Prediksi Petinggi Gerindra

"Jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti. Dan ini masih belum final, masih dikaji, dan masih dalam simulasi-simulasi, pun juga sedang diadakan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang," imbuh Dasco.

Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto diusulkan membentuk kabinet pemerintahan baru yang berisikan 40 kementerian yang dipimpin oleh 40 menteri.

Usulan tersebut datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, seperti dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (6/5/2024).

Asosiasi tersebut mengusulkan penambahan kementerian baru untuk memenuhi keseluruhan urusan pemerintah.

Baca juga: 10 Fakta Menarik Listyo Sigit, Isu Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Sosok Istri, Pecahkan Rekor Tito

Karena itu, pengaturan jumlah kementerian perlu ditinjau ulang.

Asosiasi ini mengusulkan perlu dibentuk Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai penambahan jumlah menteri merupakan hal wajar.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara besar yang butuh pemerintahan besar dan banyak kementerian sehingga bisa menguntungkan warganya.

Baca juga: Megawati Sindir Kabinet Gemoy Prabowo dan Utang Indonesia Rp 8.262 T, Bandingkan dengan Eranya Dulu

Program Makan Siang Bergizi Gratis Dipantau KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memonitor program makan siang gratis presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyebut, upaya monitor itu dilakukan karena beberapa hal, namun tidak terlepas dari besarnya anggaran yang akan digelontorkan untuk menyukseskan janji kampanye tersebut.

"Lepas daripada itu, pun dari anggaran yang sedemikian besar juga artinya setiap program yang dijalankan kita seharusnya lakukan kajian," kata Nawawi saat ditemui di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Pede! NasDem: Parpol Baru Gabung KIM Bisa Dapat Lebih dari Jatah 3 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nawawi menuturkan, monitoring dan kajian itu akan dilakukan oleh deputi monitor di lembaga antirasuah tersebut.

Nantinya kata dia, kajian dilakukan komprehensif agar mampu melihat program baru itu telah tepat atau masih memerlukan penyempurnaan.

"Ini barangkali akan menjadi bagian dari teman-teman di deputi monitor di KPK untuk melakukan kajian juga terhadap kebijakan yang nanti akan dijalankan itu," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi KPK.

Baca juga: Pelantikan Presiden 2024 Kapan? Jadwal Resmi dari KPU dan Lokasi, Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran

Dengan kata lain, KPK melakukan kajian-kajian terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Misalnya kajian tentang bansos, sejumlah kebijakan pemerintah itu dilakukan kajian oleh pemerintah, apakah kebijakan itu sudah sesuai atau perlu penyempurnaan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tugas monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara," jelas Nawawi.

Sebelumnya diberitakan, pencermatan ini sempat dibahas oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.

Pihaknya mengaku akan mencermati program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Terjawab Sudah PDIP Bakal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran atau Tidak? Ini Prediksi Petinggi Gerindra

KPK bakal lebih dulu melihat detail program tersebut untuk melihat adanya celah korupsi.

"Saya lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kita cegah korupsinya. Dugaan saya kalau memang benar itu pakai pengadaan segitu, saya juga enggak kebayang siapa yang bisa adain makan siang tiap hari di desa-desa sana," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

KPK akan berfokus pada metode distribusi dan penerima program agar tepat sasaran.

Lembaga antirasuah itu juga akan fokus pada barang dan jasa dalam pelaksanaannya.

"Saya paling barang dan jasa, yang kita mungkin akan tetapkan misalnya digital atau kita bilang lebih terbuka saja siapa yang nerima, kan ada DTKS, paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada saja," kata dia. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis"