Megawati Sindir Kabinet Gemoy Prabowo dan Utang Indonesia Rp 8.262 T, Bandingkan dengan Eranya Dulu

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir rencana pembentukan kabinet gemoy Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Diketahui, Prabowo-Gibran dikabarkan akan membentuk kabinet berisi 40 kementrian.

Megawati juga membandingkan dengan kabinetnya dulu saat menjabat sebagai Presiden ke V RI, yang hanya berjumlah 33 kementrian.

Meski postur kabinetnya ramping, namun menurut Megawati saat itu jajarannya mampu melunasi Utang Indonesia.

Megawati juga menyinggung soal utang Indonesia yang menggunung.

Baca juga: 2 Survei Terbaru Pilkada Jabar 2024, Golkar Ungkap Cagub Terkuat Berpeluang Besar Pimpin Jawa Barat

Megawati Soekarnoputri, mengungkit utang negara yang semakin tinggi ketika berbicara tentang pentingnya memiliki kabinet yang profesional.

"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini bagaimana cara bayarnya?

Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," ujar Megawati saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partainya, Megawati lalu mengilas balik keinginannya membentuk kabinet yang ramping ketika menghadapi krisis multidimensional sewaktu dirinya di tampuk kekuasaan.

Megawati merupakan wakil presiden Republik Indonesia pada 1999-2001 dan menjadi presiden setelahnya hingga 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan MPR.

"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," kata Megawati.

"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," imbuh dia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, nilai utang pemerintah menurun sampai dengan akhir Maret 2024.

Ini mengakhiri tren kenaikan posisi utang pemerintah pada beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data dokumen APBN KiTa, nilai utang pemerintah sampai dengan 31 Maret lalu ialah Rp 8.262,10 triliun.

Nilai itu turun sekitar Rp 57,12 triliun dari posisi pengujung Februari 2024, yakni sebesar Rp 8.319,22 triliun.

Susutnya nilai utang pemerintah diikuti dengan penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 38,79 persen pada akhir Maret, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 39,06 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga menyindir soal perebutan jatah menteri yang didengarnya setelah Pilpres 2024 berakhir.

Baca juga: Tak Ada Nama Sri Mulyani, Daftar Pejabat Kemenkeu yang Pindah Duluan ke IKN Kaltim

Ia turut mengungkit bahwa selama 9 tahun terakhir, ia menyadari begitu banyak tarik-menarik kepentingan politik terjadi.

"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata Megawati.

Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, berencana menambah kursi menteri pada pemerintahannya kelak.

DPR RI pun sedang menggodok revisi UU Kementerian sehingga jumlah kementerian tidak lagi dibatasi 34 seperti saat ini, melainkan bebas ditentukan presiden.

PAN Keberatan Soal Jatah Menteri

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay menilai tidak tepat apabila ada partai politik yang baru bergabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tetapi mendapatkan 3 kursi di kabinet pemerintahan mendatang.

"Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat 3. Kemarin dalam pilpres enggak ikut (dukung Prabowo), tiba-tiba dapat 3 (menteri). Itu kan engggak tepat, benar enggak?" ujar Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Saleh juga menilai tidak tepat apabila partai-partai politik yang baru belakangan bergabung itu ngotot meminta jatah kursi menteri yang lebih banyak dibandingkan partai-partai yang sudah mendukung Prabowo sejak awal.

Sebaliknya, ia mengeklaim wajar apabila PAN mendapatkan kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran kelak karena telah mendukung pasangan tersebut dari awal.

Bahkan, menurut Saleh, PAN mendapatkan 5 kursi di kabinet Prabowo-Gibran bukanlah hal yang luar biasa.

"Kalau PAN itu memang sudah harus dapat mestinya. Dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia wajar kalau misalnya dapat, persoalannya apakah 4, 5, 6 diserahkan ke Pak Prabowo," kata dia.

Baca juga: Pengamat Bongkar PDIP Inginkan Sesuatu dari Prabowo, Dibalik Kode Megawati: Gue Mainin Dulu Dong!

PKB: PAN jangan Baper

Terbaru, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak perlu 'terbawa perasaan' atau baper terkait jumlah menteri yang nantinya didapat partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam hal ini, PAN tidak ingin jika ada partai yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah Pilpres 2024, mendapatkan jatah menteri sampai tiga kursi.

Adapun PKB telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran, setelah berjuang untuk Anies-Muhaimin selama Pilpres 2024.

"PAN saya kira enggak perlu baper. Enggak perlu baperan lah," ujar Huda.

Huda menjelaskan, PKB menyerahkan sepenuhnya jumlah menteri kepada Prabowo selaku presiden terpilih.

Lagipula, kata dia, Prabowo memiliki hak untuk mengulurkan tangan kepada semua kekuatan partai politik.

"Jadi kita serahkan kepada presiden terpilih terkait jumlah dan postur kabinetnya," ucapnya.

Lalu, Huda menegaskan, PKB belum menyodorkan portofolio menteri apapun kepada Prabowo.

Dia menekankan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo, meski belum membahas soal menteri sama sekali.

"Jadi soal kekhawatiran teman-teman PAN sampai hari ini kurang relevan, karena kami sendiri yang menyatakan siap untuk kerja sama dengan presiden terpilih. Belum ngomongin sama sekali soal portofolio kabinet," imbuh Huda.

Baca juga: 10 Fakta Menarik Listyo Sigit, Isu Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Sosok Istri, Pecahkan Rekor Tito

Rasanya Lebih

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni merespons Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak mau partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mendapatkan jatah tiga kursi menteri.

Sahroni menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

Adapun Nasdem merupakan salah satu partai yang baru bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran usai Pilpres 2024 selesai digelar.

Nasdem tadinya merupakan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Menarik untuk ditanyakan balik ke partai PAN ya. Memang benar ya partai yang baru gabung dapat 3 menteri? Rasanya malah dapat lebih deh," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Sahroni menjelaskan, sejauh ini belum ada pembicaraan antara Prabowo dan Nasdem terkait berapa kursi menteri yang akan mereka dapatkan.

Menurutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya menyampaikan bahwa Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa pamrih.

Tanpa mendapat jatah menteri pun, kata Sahroni, Nasdem akan tetap mensukseskan pemerintahan selanjutnya.

"Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya," imbuhnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sindir Utang Menumpuk, Megawati: Ayo Pikir, Bagaimana Bayarnya?",

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.