Terjawab Makna Pidato Megawati di Rakernas PDIP, Isyarat Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Pidato Megawati di Rakernas PDIP belum lama ini jadi sorotan publik.

Terjawab makna pidato Megawati Soekarno di rakernas PDIP.

Benarkah menjadi syarat jadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka?

Hal itu coba dicermati pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam.

Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas V pada Jumat (24/5/2024) lalu mengisyaratkan sikap oposisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, kata Khoirul Umam, Selasa (28/5/2024).

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, Ketika Parpol Ribut Jatah Menteri, Sindiran Megawati dan Jawaban Gerindra

Baca juga: Megawati Sindir Rebutan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Gerindra: Tentu Banyak Pihak Ingin

Baca juga: Live Streaming Pidato Megawati di Rakernas, Menanti Ketegasan Sikap PDIP Koalisi atau Oposisi

Dia menilai hal itu terindikasi dari cara Megawati meneriakkan sejumlah slogan seperti "PDI-P tahan banting" dan "berani apa tidak" dalam pidatonya.

"Cara Megawati melecut semangat para kadernya dengan meneriakkan, 'PDI-P tahan banting', 'takut atau tidak?', 'berani apa tidak?' merupakan indikasi kuat PDI-P akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan pemerintahan Prabowo-Gibran," ucap Umam.

"Mega juga meng-embrace jika ada pihak yang menudingnya sebagai provokator, yang diyakininya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan. Sikap ini mempertegas PDI-P tidak ingin diajak negosiasi dan kompromi dengan pemenang Pemilu 2024 lalu," jelasnya.

Kemudian, Umam juga menyoroti Megawati yang menyampaikan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan.

Bahkan Megawati mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan.

Karena itu Megawati mempertanyakan menggugat dan mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis (TSM).

Megawati pun menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil.

Baca juga: Pengamat Bongkar PDIP Inginkan Sesuatu dari Prabowo, Dibalik Kode Megawati: Gue Mainin Dulu Dong!

Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.