Breaking News

Tribun Kaltim Hari Ini

Hadiri Peresmian TPI Tanjung Limau Walikota Bontang Basri Rase Ungkap Kesulitan Nelayan Dapat BBM

Keluh-kesah nelayan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sulitnya mengurus perizinan operasional, disuarakan WaliKota Bontang Basri Rase

Penulis: Martinus Wikan | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDWAN
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kaltim Syirajuddin, didampingi Walikota Bontang Basri Rase, Wawali Najirah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Irhan Hukmaidy meresmikan gedung dan dermaga TPI Tanjung Limau, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Selasa (28/5/2024).  

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Keluh-kesah nelayan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sulitnya mengurus perizinan operasional, disuarakan WaliKota Bontang Basri Rase dalam momen peresmian TPI Tanjung Limau, Selasa (28/5/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim Syirajuddin, mewakili Pj Gubernur Akmal Malik yang berhalangan hadir dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Irhan Hukmaidy, bersama perwakilan kelompok nelayan Kota Bontang.

Basri meminta pemerintah provinsi berupaya, agar kouta BBM untuk nelayan di Bontang ditambah. Menurutnya, stok BBM yang ada saat ini tidak cukup. Lantaranya pada kenyataannya bahan bakar yang sudah ditentukan jumlahnya ini juga dinikmati oleh nelayan dari luar, yang masuk untuk membongkar hasil tangkapan mereka.

Baca juga: TPI Tanjung Limau Resmi Difungsikan, Syahruddin Sebut Perikanan Bontang Sangat Menjanjikan

Kondisi itu, menurut Basri sulit diacuhkan. Keberadaan nelayan dari luar sangat membantu ketersediaan konsumsi masyarakat. "Kita harus akui, kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya ke nelayan lokal untuk memenuhi kebutuhan ikan di Kaltim, dan bagaimana pun harus kita akomodir (kebutuhan BBM)," kata Basri.

Selain BBM, Basri juga mendorong Pemprov untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan di Bontang.

Hal itu dibutuhkan, agar pelayanan perizinan operasional lebih mudah dijangkau para nelayan. "Nelayan kami mau ngurus izin harus ke Provinsi. Kalau ada UPTD cukup disini, kan lebih mudah," ungkap Basri.

Menanggapi itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim Syirajuddin mengatakan, kebutuhan UPTD di Bontang memang sangat diperlukan, untuk menunjang visi ketahanan pangan khususnya pada sektor perikanan.

Maka dari itu, ia berjanji akan mengupayakan mempercepat pembentukan UPTD, berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Agar nelayan tidak lagi perlu repot ke Provinsi hanya untuk memperpanjang izin operasional. "Ini masukan penting, dan kami akan segera lanjuti. Karena ini sifatnya mendesak," kata Syirajuddin.

Baca juga: Demi Sembako Murah, Ratusan Warga Bontang Rela Berdesak-desakan di Pasar Murah TPI Tanjung Limau

Namun ia juga meminta Pemkot Bontang untuk mengumpulkan data potensi perikanan, sebagai bahan untuk mendukung pembentukan UPTD nantinya. Terkait BBM nelayan, Syirajuddin mengatakan persoalan ini memang menjadi masalah hampir semua daerah.

Untuk mengurus penambahan kouta, Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai leading sector perlu mencatat berapa jumlah dibutuhkan untuk kemudian diusulkan.

"Kita tidak bisa hanya omon-omon saja, perlu ada tindakan nyata. Pak Irhan sebagai penanggung jawab saya minta untuk mencari cara, berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk menambah kebutuhan BBM nelayan di Bontang," pungkasnya.

Sementara itu, Tempat Pelelangan Ikan atau TPI Tanjung Limau, Kelurahan Gunung Elai, Bontang Utara resmi difungsikan, Selasa (28/5/2024). Hal itu ditandai dengan pemotongan pita oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kaltim Syirajuddin, didampingi Walikota Bontang Basri Rase, Wawali Najirah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Irhan Hukmaidy.

Pembangunan gedung TPI dan dermaga tersebut dikerjakan di pertengahan tahun lalu, dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2023, senilai kurang lebih Rp 9,2 miliar.

Baca juga: DPRD Bontang Gulirkan Minta Bongkar Ikan di TPI Tanjung Limau Dikenakan Biaya

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Irhan Hukmaidy mengatakan, dalam proyek tersebut pemerintah memprioritaskan melakukan rehabilitasi total pada bagian dermaga dengan tujuan, mempermudah pelayanan tambat dan berlabuh kapal nelayan dalam proses bongkar muat hasil tangkapan ikan, dengan anggaran Rp 7 miliar.

Selain itu, pemerintah juga merenovasi gedung TPI yang diharapkan dapat memudahkan proses pemasaran. Menurut Irhan, dengan rampungnya pembangunan TPI Tanjung Limau ini diharapkan akan berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat, dan daerah. "Prospek TPI ini akan sangat baik jika dikelola dengan maksimal," kata Irhan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved