Jadi Rujukan Kementerian PAN-RB, Bupati Paser Studi Tiru Pelayanan Publik ke Pemkab Badung di Bali

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemkab Paser melakukan studi tiru pelayanan publik ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Badung, Provinsi Bali.

Studi tiru tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Paser, Fahmi Fadli, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya beserta rombongan yang diterima oleh Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa di ruang kerjanya, Selasa (29/5/2024).

Dalam pertemuan itu, Bupati Paser menyampaikan tujuan dari studi tiru yang dilakukan termasuk pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tengah dibangun oleh Pemkab Paser.

Baca juga: Kabupaten Paser akan Miliki Mal Pelayanan Publik, Tampung 32 Instansi Vertikal hingga BUMD

"Paser akan memiliki MPP, yang pembangunannya direncanakan rampung tahun ini. Nanti di MPP itu akan diisi 32 gerai mulai dari instansi vertikal, OPD hingga BUMN/BUMD," terang Fahmi.

Berdasarkan tahapan pembentukan MPP, hal pertama yang mesti dilakukan pemerintah daerah ialah koordinasi pelayanan.

Salah satunya ialah melakukan studi tiru pada MPP daerah lain yang sudah dibentuk, serta direkomendasikan oleh Kementerian PANRB.

"Itulah yang menjadi dasar kami melakukan studi tiru ke Pemkab Badung ini, untuk melihat lebih dekat pelaksanaan penyelenggaraan MPP Kabupaten Badung yang merupakan salah satu dari 10 MPP berkinerja prima di Indonesia," ulasnya.

Disamping itu, Kabupaten Badung juga merupakan rujukan dari Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk objek studi tiru.

Baca juga: Komitmen Tingkatkan Kualitas Sakip, Pemkab Paser Jalin Kerja sama dengan Kemenpan-RB

Pemkab Paser dalam hal ini, ingin mengetahui dan mempelajari hal-hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan MPP sehingga nantinya bisa diterapkan bahkan memunculkan inovasi baru pelayanan publik di MPP Kabupaten Paser.

"Tentu tujuan akhirnya memberi kemudahan bagi masyarakat Paser, dalam hal pemenuhan kebutuhan administrasi dalam satu tempat dengan cepat dan akurat," ungkap Fahmi.

Diutarakan, MPP Kabupaten Badung memiliki 150 loket layanan inovasi digital untuk masyarakat yang didalamnya terdapat 30 instansi.

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan publik tersebut, kata Fahmi juga sejalan dengan program Pemkab Paser dalam mewujudkan masyarakat Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera (MAS).

"Hal ini juga sejalan dengan misi ke dua kami yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan," papar Fahmi.

Baca juga: Tangani Masalah HPL Transmigrasi, Pemkab Paser Bakal Jalin Koordinasi dengan Kementerian ATR-BPN

Pada giat studi tiru itu, Pemkab Paser berfokus pada manajemen penyelenggaraan MPP, dampak terhadap peningkatan investasi, kualitas penyelenggaraan serta kepuasan masyarakat.

Selain itu, Bupati Paser juga mengulik mengenai kualitas MPP Kabupaten Badung yang akan dikaji lebih lanjut sebagai bahan penyelenggaraan MPP di Kabupaten Paser.