Ibu Kota Negara

Heru Budi Sebut Ada Pelepasan Bendera dari Monas ke IKN di Kaltim, Seremoni Lepas Nama DKI jadi DKJ

Pelepasan nama DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tinggal menghitung bulan dan Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan.

Editor: Heriani AM
KOMPAS.com/Hilda B Alexander
IKN DI KALTIM - Ilustrasi. Proyek Kantor Kementerian Koordinator 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelepasan nama DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tinggal menghitung bulan dan Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan. 

"Kata Bung Karno kan yang penting perut rakyat itu kenyang.

Nah kalau perut kenyang, tentu pikiran tenang.

Pikiran tenang baru dompet bisa penuh untuk bisa bekerja dengan baik," sambungnya.

Ahok menyampaikan, setelah tak lagi menjadi Ibu Kota, Jakarta harus dibuat menjadi sebuah kota yang sangat menguntungkan semua pihak dan diadministrasi dengan baik.

Meski begitu, ia yakin Jakarta tetap menjadi kota bisnis, kota budaya, pusat keuangan, hingga tempat turis meski tak lagi menjadi Ibu Kota.

"Nah ini akan kita wujudkan. Caranya bagaimana? Nah di sinilah fungsi pemerintah. Bagaimana caranya?

Misalnya setiap pembangunan oleh properti company mana pun ada kontribusi," jelas Ahok.

"Ketika orang menaikkan ke atas, dia harus membayar kontribusi membangun Jakarta sehingga Jakarta itu bisa memfokuskan uangnya untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan," lanjutnya.

Ahok pun mencontohkan beberapa kontribusi pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan.

"Mungkin kita masih ingat bagaimana jalan Jakarta jadi lebar di Sudirman Thamrin.

Bagaimana ada tambahan Semanggi? Bagaimana kali besar di kota jadi bersih?

Bagaimana Lapangan Banteng, Monas bisa dirapikan, diperbagus?

Baca juga: IKN Nusantara di Kaltim Dilengkapi AI Berbentuk CCTV untuk Ukur Emisi, Sudah Diuji di Balikpapan

Itu semua kompensasi koefisien luas bangunan," tuturnya.

Lebih lanjut, Ahok menyampaikan bahwa dirinya tak ingin Jakarta jadi kota begitu besar yang didatangi banyak orang kaya dan pintar, tetapi masih ada orang-orang tertinggal yang tidak mempunyai daya beli.

Oleh karena itu, pemimpin di Jakarta nantinya harus membuat satu program untuk menghadapi tantangan tersebut.

"Kita harus menjamin setiap keluarga di Jakarta punya kemampuan keuangan minimal 5 juta.

Ideal tinggal di Jakarta itu seharusnya Rp 5 juta sampai Rp 10 juta, Rp 15 juta lebih bagus," kata Ahok.

"Nah dengan ada uang seperti ini, pemerintah yang harus meng-up administrasi keadilan sosial, bagian mana yang membuat warga Jakarta, keluarga di Jakarta tidak mempunyai Rp 5 juta," sambungnya.

Kata Ahok, apabila seseorang tidak mempunyai pekerjaan, pemerintah harus melatih mereka agar menjadi mampu.

Misal, menjadikan mereka sebagai pasukan untuk memperbaiki rumah yang terlatih dan punya sertifikat dalam mengecat, memasang keramik, memasang atap baja maupun bata, dan sebagainya.

Dengan begitu, terbuka kesempatan bagi orang-orang untuk mendapat pekerjaan, terlebih kota besar akan membutuhkan banyak orang untuk merawat atau memperbaiki rumah.

"Orang yang mengerti tentang listrik, ngerti tentang plumbing pipa, tentang mesin, itu semua akan dibutuhkan orang karena orang akan tinggal vertikal.

Semua perusahaan akan membutuhkan tenaga-tenaga untuk melakukan maintenance," jelasnya.

"Nah dari mana untuk melatihnya? Di situlah fungsi pemerintah, melatih, memberi sertifikat kepada mereka, tapi yang terutama adalah menjamin kemampuan keuangan minimal Rp 5 juta," imbuhnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Perubahan DKI Jadi DKJ, Akan Ada Pelepasan Bendera dari Monas ke Istana IKN"

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved