Sri Mulyani Ungkap Ada Perintah Khusus dari Jokowi Usai Disambangi Tim Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Jumat (31/5) pagi ini.

  Sri Mulyani mengatakan bahwa sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Sri Mulyani, jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap membantu dan mengawal proses transisi pemerintahan dari sisi ekonomi dan keuangan sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi.

“Kami di Kementerian Keuangan, saya sendiri Menteri Keuangan terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini sudah diketahui Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan, Beliau menyampaikan baik dan untuk terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” ujar Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (31/5/2024).

Baca juga: Nama Kaesang Muncul, Cek Hasil Survei Terbaru Pilkada Jateng 2024, Putra Jokowi Jadi Cagub Terkuat?

Dia menyebut, komunikasi hingga sinkronisasi dengan tim dari pemerintahan selanjutnya memang penting terkait anggaran karena saat ini Kemenkeu sedang menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Pasalnya, pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga memiliki kepentingan dalam menjalankan semua programnya. Untuk itu, membutuhkan pos atau pengalokasian anggaran.

“Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar dalam APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas dan, confident dari berbagai stakeholder,” kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Kemenkeu berkomitmen untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN dan menjaga APBN yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Sebab, menurut dia, transisi pemerintahan secara tradisi harus tetap juga menciptakan momentum kemajuan.

“Kami di Kementerian Keuangan siap menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan untuk menjalankan program secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan cepat dan lancar dibentuk Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, wakil ketua dipegang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan di posisi anggota ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Indonesia Tambah Utang Baru

Indonesia kembali menarik utang baru untuk menambal APBN 2024.

Totalnya hingga Maret 2024 mencapai Rp 104,7 triliun.

Hal ini diungkapkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (26/4/2024).

Bendahara negara RI itu menyebut, penarikan utang pemerintah periode ini dinilai masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

Baca juga: Nama Kaesang Muncul, Cek Hasil Survei Terbaru Pilkada Jateng 2024, Putra Jokowi Jadi Cagub Terkuat?

"Untuk pembiayaan terealisir Rp 104,7 triliun.

Ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu atau turun drastis 53,6 persen dibanding pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai Rp 225,4 triliun.

Jadi dalam hal ini kita cukup hati-hati," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani merincikan, pembiayaan utang itu terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 104 triliun dan pinjaman (neto) Rp 600 miliar.

Dia bilang, pembiayaan SBN pada Maret ini menurun jika dibandingkan 2023 sebesar Rp 217 triliun.

Begitupun pinjaman neto yang menurun 91,9 persen.

"Dari penerbitan SBN tahun ini Rp 104 triliun ini turun 52,2 persen dari tahun sbelumnya Rp 217 triliun," ucap Sri Mulyani.

"Sedangkan dari sisi pinjaman neto yaitu Rp 600 miliar turun sangat besar 91,9 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 7,8 miliar," sambungnya.

Meski begitu, perempuan yang kerap disapa Ani mengatakan kondisi global saat ini sangat dinamis.

Untuk itu, dia menilai bahwa strategi pembiayaan akan tetap dikelola secara prudent.

"Ini adalah waktu-waktu yang cukup dinamis, karena perubahan nilai tukar, suku bunga, yield, dan juga guncangan yang berasal terutama dari negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, yang harus kita perhatikan termasuk Jepang," tegasnya.

Baca juga: Sinyal Kaesang Bakal Turun Gelanggang Pilkada Jakarta 2024, PSI Tunggu Sikap Putra Jokowi dan KIM

Megawati Sindir Kabinet dan Utang

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir rencana pembentukan kabinet gemoy Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Diketahui, Prabowo-Gibran dikabarkan akan membentuk kabinet berisi 40 kementrian.

Megawati juga membandingkan dengan kabinetnya dulu saat menjabat sebagai Presiden ke V RI, yang hanya berjumlah 33 kementrian.

Meski postur kabinetnya ramping, namun menurut Megawati saat itu jajarannya mampu melunasi Utang Indonesia.

Megawati juga menyinggung soal utang Indonesia yang menggunung.

Megawati Soekarnoputri, mengungkit utang negara yang semakin tinggi ketika berbicara tentang pentingnya memiliki kabinet yang profesional.

"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini bagaimana cara bayarnya?

Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," ujar Megawati saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partainya, Megawati lalu mengilas balik keinginannya membentuk kabinet yang ramping ketika menghadapi krisis multidimensional sewaktu dirinya di tampuk kekuasaan.

Megawati merupakan wakil presiden Republik Indonesia pada 1999-2001 dan menjadi presiden setelahnya hingga 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan MPR.

Baca juga: Terbaru Survei Pilkada Sumut 2024, Bobby Nasution Melejit, Pesaing Mantu Jokowi: Ahok, Edy, Ijeck?

"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," kata Megawati.

"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," imbuh dia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, nilai utang pemerintah menurun sampai dengan akhir Maret 2024.

Ini mengakhiri tren kenaikan posisi utang pemerintah pada beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data dokumen APBN KiTa, nilai utang pemerintah sampai dengan 31 Maret lalu ialah Rp 8.262,10 triliun.

Nilai itu turun sekitar Rp 57,12 triliun dari posisi pengujung Februari 2024, yakni sebesar Rp 8.319,22 triliun.

Susutnya nilai utang pemerintah diikuti dengan penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 38,79 persen pada akhir Maret, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 39,06 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga menyindir soal perebutan jatah menteri yang didengarnya setelah Pilpres 2024 berakhir.

Ia turut mengungkit bahwa selama 9 tahun terakhir, ia menyadari begitu banyak tarik-menarik kepentingan politik terjadi.

"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata Megawati.

Baca juga: Kabar Duet Budisatrio Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Cek Elektabilitas Putra Jokowi

Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, berencana menambah kursi menteri pada pemerintahannya kelak.

DPR RI pun sedang menggodok revisi UU Kementerian sehingga jumlah kementerian tidak lagi dibatasi 34 seperti saat ini, melainkan bebas ditentukan presiden. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi"