Ekonom Senior Ungkap Thomas Djiwandono Penuhi Bibit Bobot Bebet untuk Jadi Menkeu di Kabinet Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Nama Thomas Djiwandono belakangan menuai sorotan publik.

Hal ini setelah tim transisi Prabowo-Gibran menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Thomas Djiwandono yang ikut dalam tim transisi tersebut sontak dikaitkan akan mengisi pos Menteri Keuangan di kabinet Prabowo-Gibran.

Thomas Djiwandono selama ini dikenal kerap diberi tanggung jawab perihal keuangan.

Baca juga: Akhirnya Hasto Diperiksa Polda Metro Jaya, Terjawab Pasal yang Bisa Dijeratkan ke Sekjen PDIP

Baca juga: Bukan Mengundurkan Diri, PDIP Bongkar Alasan Bambang Susantono dan Dhony Cabut dari IKN Nusantara

Ekonom senior Dradjad Wibowo menilai sosok Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo Subianto patut diperhitungkan sebagai calon Menteri Keuangan.

Menurut Dradjad, Tommy sapaan Thomas--selama ini dipercaya oleh Prabowo mengelola keuangan Partai Gerindra dan kampanye.

"Saya kenal mas Tommy sejak 2014. Saat itu dia menjadi Bendahara Umum Gerindra sekaligus bendum kampanye Prabowo-Hatta," kata Dradjad Wibowo, Senin (3/6/2024).

Dradjad ketika itu masih menjabat Wakil Ketua Umum PAN yang ditugasi menyusun Visi Misi dan Program Prabowo-Hatta.

Selain itu, secara profesional dia mengenal Tommy sebagai pimpinan korporasi yang prudent.

Grup perusahaannya bahkan berkomitmen berbisnis berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan.

"Rekam jejak mas Tommy selama ini bagus," kata dia.

Apalagi, Prabowo dan keluarga besar Djojohadikusumo tidak pernah berhenti mempercayainya memegang keuangan, baik di grup perusahaan, parpol maupun tim kampanye.

"Kalau ayahnya, Prof Soedrajad Djiwandono, Drad sudah lama kenal. Salah satu profesor ekonomi senior yang saya hormati," papar Dradjad.

Baca juga: PDIP Kritik Jokowi soal Mundurnya Bambang Susantono, IKN di Kaltim Disebut Proyek Roro Jonggrang

Baca juga: Jokowi Hadir di Balikpapan, Ratusan Brimob Amankan Rangkaian Kunjungan Presiden di Kaltim

Dalam istilah Jawa, Tommy sudah memenuhi dari sisi bibit, bobot dan bebet.

Karena itu sangat wajar jika dia diberi tugas dan peranan sentral dalam Gugus Tugas Sinkronisasi.

"Seperti selama ini yang dia lakukan, saya rasa mas Tommy langsung membedah “buku” di semua butirnya. Kalau dulu buku korporasi dan parpol, sekarang buku keuangan negara," ujarnya.

Ketua Dewan Pakar PAN itu menyebut pada akhirnya Presiden terpilih yang akan memberinya amanat sebagai Menkeu atau tugas lain.

"Hanya Pak Prabowo yang lebih mengetahuinya," tutur Dradjad.

Saat bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (31/5/2024), Tommy sempat menjawab pertanyaan awak media mengenai upaya menjaga defisit negara di bawah 3 persen.

Terkait hal ini, ia berkomitmen untuk mencapai target tersebut.

Baca juga: Mulai Disusun, Kabinet Prabowo-Gibran sudah Dibahas, Asas Proporsional dan Jatah Menteri Nasdem-PKB

Baca juga: Presiden Jokowi Buka Rakernas APEKSI di Balikpapan, Ingatkan Pemda agar Buat Orang Mencintai Kotanya

"Semua target prinsip seperti itu terutama defisit kita akan sesuaikan, maka dari itu kita sinkronisasi salah satunya itu," kata Tommy.

Tommy juga berbicara janji Prabowo yang ingin menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

Dia bilang, pihaknya pun berupaya untuk mencapai target itu dengan merumuskan sejumlah kebijakan.

"Tentunya di level tim kerja kami selalu bekerja, kami selalu mencoba merumuskan bagimana step-stepnya supaya itu tercapai. Tapi pada prinsipnya sudah koordinasi berjalan dengan baik," ungkapnya.

Lalu, awak media pun bertanya apakah Tommy nantinya akan menjadi Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran.

Sebab, ia sudah menjadi tim sinkronisasi ekonomi dan keuangan.

Terkait hal ini, Tommy pun enggan memberikan tanggapan.

Kedatangannya dan bertugas dalam gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran hanya untuk bekerja saja.

"Hahaha itu saya hanya kerja saja," pungkasnya.

Baca juga: Pasha Ungu soal Kabinet Prabowo-Gibran, Berharap Anak Muda Dilibatkan untuk Kawal Pemerintahan

Baca juga: Bantah Titip Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Jokowi: Kalau Usul-usul Boleh

Orang Partai Boleh Jabat Menkeu

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menuturkan posisi Menteri Keuangan tidak melulu dari teknokrat.

Dalam sejarahnya sudah ada beberapa menteri keuangan berlatar belakang politis.

Dan itu tidak dilarang selama orang yang ditunjuk sebagai bendahara negara juga memiliki kompetensi.

"Sebenarnya tidak ada larangan orang partai menjadi menkeu. Karena jabatan menteri memang jabatan politis tetapi risikonya terlalu besar," kata Piter.

Menurutnya, kekuasaan seorang menteri keuangan sangat besar dan menentukan.

Salah dalam mengambil kebijakan dampaknya cukup vital.

Artinya menteri apapun itu apalagi menteri keuangan dari kalangan politisi akan selalu memiliki risiko lebih besar.

"Kesalahan kecil di kementerian keuangan bisa berdampak besar bagi perekonomian nasional," ungkapnya.

Dosen Perbanas Institute itu menyatakan bahwa keputusan memilih menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden terpilih.

Baca juga: Rekam Jejak Thomas Djiwandono yang Diisukan jadi Wamenkeu di Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Kursi Menteri Paling Sering Direshuffle Era Jokowi, Prediksi yang Menjabat di Kabinet Prabowo-Gibran

"Tetapi sekali lagi jabatan menteri adalah jabatan politis dan sepenuhnya hak prerogatif presiden," ujarnya.

Hanya presiden yang berhak menentukan dan dialah yang tahu orang-orang yang akan membantu dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun.

"Tidak ada larangan bagi presiden menunjuk siapa pun sebagai menkeu,” lanjut Piter. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Melihat Peluang Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Menkeu, Ekonom Singgung Bibit Bebet Bobot

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim