PDIP Kritik Jokowi soal Mundurnya Bambang Susantono, IKN di Kaltim Disebut Proyek Roro Jonggrang

TRIBUNKALTIM.CO - PDIP kritik keras Jokowi soal mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala OIKN, IKN di Kaltim disebut proyek Roro Jonggrang.

Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Wakil Kepala Otorita IKN memicu kritik kepada Presiden Joko Widodo.

Kritik ini dilontarkan politisi PDIP.

Baca juga: Bukan Mengundurkan Diri, PDIP Bongkar Alasan Bambang Susantono dan Dhony Cabut dari IKN Nusantara

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto buka suara mengenai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Hasto mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang.

"Kritik yang terbesar yang diberikan kepada Pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (3/6).

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut bahwa struktur tanah di kawasan IKN tidak stabil.

"Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumberdaya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami
delay, apalagi ini suatu ibu kota negara," ujar Hasto.

Hasto menegaskan melalui rapat kerja nasional (Rakernas) V, PDIP mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat.

"Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang," ujarnya.

Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Dhony. Sebab, menjelang upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 yang rencananya digelar di IKN.

Hasto berpendapat pembangunan IKN tidak membuka ruang bagi perencanaan secara alamiah.

"Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," ucapnya.

Baca juga: PLT Kepala Otorita Ambil Alih Masalah Pembebasan Lahan 2.086 Ha di IKN Kaltim, Pesan Jokowi

Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevry Hanteru Sitorus mengungkap kalau hingga kini belum ada satupun investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menaruh investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kata Deddy Sitorus, hal itu digadang menjadi salah satu dasar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya.