Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Belum Libatkan Partai Koalisi, Gerindra Beri Penjelasan

TRIBUNKALTIM.CO - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran tidak libatkan partai koalisi, Gerindra beri penjelasan.

Susunan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran hanya berisi elite Partai Gerindra.

Menanggapi tidak adanya partai koalisi tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Gugus Tugas Sinkronisasi masih merupakan tim kecil yang bakal membahas hal paling strategis dalam proses transisi pemerintahan dari Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Partai Demokrat juga tak mempermasalahkan pembentukan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran, diisi oleh para elite kader Partai Gerindra.

Baca juga: Alasan Kementerian Perumahan bisa Dipisah Lagi di Kabinet Prabowo-Gibran, Ketua MPR Setuju

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi berpendapat bahwa komposisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran tidak mencerminkan komposisi dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Untuk diketahui, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran hanya berisikan elite Partai Gerindra.

Padahal, Prabowo memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berkat dukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari sejumlah partai politik (parpol) di parlemen seperti Partai Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

lihat foto

Burhanuddin mengungkapkan, penghitungan proporsi politik dalam kabinet sudah ada rumusnya.

Pertama, dilihat dari sumbangsih elektoral dalam proses pemenangan.

“Di situ ada empat partai parlemen yang jelas membentuk Koalisi Indonesia Maju bersama beberapa partai non-parlemen. Jadi ukurannya tegas yaitu mereka yang usung Pak Prabowo sejak kampanye,” ujar Burhanuddin dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (3/6/2024).

Kedua, menurut Burhanuddin, berdasarkan kalkulasi kursi atau kekuatan di parlemen.

Baca juga: Ekonom Senior Ungkap Thomas Djiwandono Penuhi Bibit Bobot Bebet untuk Jadi Menkeu di Kabinet Prabowo

Terutama, bagi partai politik (parpol) yang bergabung setelah Pemilihan Umum (Pemilu) selesai dilaksanakan.

“Jadi itunganya bergantung kalkulasi apakah mereka punya kekuatan politik di parlemen atau tidak.

Misal, Nasdem, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) atau bahkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) kalau misalnya masuk karena ketiganya tidak ikut berkeringat dalam proses pemenangan, mereka dihitung dari kekuatan partai mereka di parlemen,” katanya.

Oleh karena itu, Burhanuddin berpandangan bahwa komposisi kabinet Prabowo-Gibran bakal berbeda dengan komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi yang sejauh ini sudah terbentuk dan bekerja.