Alasan Qodari Sebut Tak Ada Istilah Transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat Politik M Qodari meyakini Presiden Jokowi akan terlibat dalam penyusunan kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Direktur Eksekutif Indobarometer ini menyebut, Presiden Jokowi dan presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto merupakan sebuah tim yang solid.

Sehingga, dia meyakini akan ada sinkronisasi dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran nanti.

Qodari juga menilai, istilah transisi tak akan digunakan oleh pemerintahan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo Subianto

Sebab, banyak hal yang membuat pembangunan atau kerja presiden terpilih dimulai dari nol atau awal ketika dimulai dilakukan transisi.

Baca juga: Pilkada Jateng 2024 Makin Sengit, Hasil Survei Elektabilitas Terbaru, Cagub Terkuat Kini Tergusur

Hal itu disampaikan M. Qodari saat ditanya oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra terkait pengaruh dari Presiden Jokowi dalam konfigurasi kabinet ke depan.

"Ini bukan transisi. Ini sinkronisasi. Kenapa? Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo satu tim.

Mereka nggak bermusuhan. Bahkan sangat berkawan, bertemanan.

Yang kedua, Pak Jokowi akan membantu Pak Prabowo," kata Qodari, Selasa (4/6/2024).

"Saya perbedakan sinkronisasi dengan transisi.

Transisi ya. Transisi itu adalah putusnya satu episode dengan episode yang lain.

Ya. Contohnya, 2004, Ibu Mega. Putus. Putus seputus-putusnya. Sampai sekarang (dengan SBY)," sambung dia.

Qodari juga memuji tim singkronasi yang dipimpin oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmmi Dasco Ahmad. Dimana, tim tersebut telah bertemu dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Apalagi, Stafsus Presiden Jokowi, Grace Natalie turut dalam mengawal tim singkronisasi.

"Nah nanti kalau bayangan saya, antara Grace dengan Pak Dasco ini akan komunikasi dengan intens.

Bukan tabrakan loh ya.bKan ada yang bilang tabrakan.

Enggak, menurut saya justru ini bagus. Karena masing-masing ada inisiatif," ucap Qodari.

"Pak Prabowo ada inisiatif. Kalau memang sinkronisasi itu inisiatif Pak Prabowo. Dari Pak Jokowi juga ada inisiatif," jelasnya.

Baca juga: Tantangan Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Gambaran APBN Pertama: Beban Utang hingga Defisit Anggaran

Survei Litbang Kompas

hasil survei Litbang Kompas, 42,3 persen responden menyatakan ingin kementerian di kabinet Prabowo-Gibran tetap berjumlah 34.

Ya, 42,3 persen responden di hasil survei Litbang Kompas tidak ingin kementerian di kabinet Prabowo-Gibran ditambah.

Mereka ingin jumlah kementerian tetap sama dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Bahkan,ada 20,4 persen respon bahkan menyatakan jumlah kementerian sebaiknya dikurangi.

Namun, sebanyak 34 persen warga yang menjadi responden setuju kementerian untuk kabinet Prabowo-Gibran ditambah.

Sedangkan, 3,3 persen menjawab tak tahu apakah kementerian lebih baik ditambah, tetap atau justru dikurangi.

Survei Litbang Kompas tersebut dilakukan pada 20-22 Mei 2024.

Adapun jajak pendapat melibatkan 516 responden dari 38 provinsi.

Sampelnya ditentukan secara acak dari responden panel sesuai jumlah penduduk di setiap provinsi.

Dengan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error penelitian kurang lebih 4,32 persen.

Adapun wacana menambah jumlah kementerian tengah bergulir dengan proses revisi Undang-Undang Kementerian Negara.

DPR telah menetapkan revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU usul inisiatif DPR sebelum membahasnya bersama pemerintah.

Revisi UU Kementerian Negara menghapus batasan jumlah 34 kementerian dalam pasal 15 dan menyerahkan jumlah kementerian sepenuhnya kepada presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Indonesia memerlukan banyak kementerian karena merupakan sebuah negara yang besar.

Menurut dia, butuh peran banyak pihak agar program pemerintahan ke depan berjalan baik.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar.

Tantangan kita besar, target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," sambung dia.

Baca juga: Terima Kunjungan Jusuf Kalla di Afghanistan, Taliban Titip Pesan untuk Pemerintah Indonesia

Berbagi Kekuasaan

Mayoritas pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tak sepakat jika isu penambahan jumlah kementerian dikaitkan dengan pembagian kursi kekuasaan.

Namun, sebagian di antaranya justru mengamini anggapan tersebut. Hal itu terungkap dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 20-22 Mei 2024.

Sebanyak 52 persen warga dari kalangan pendukung yang menjadi responden, tak setuju penambahan jumlah kementerian dikait-kaitkan dengan bagi-bagi kursi.

“Sebanyak 52 persen responden tidak sependapat dengan pandangan bahwa penambahan jumlah kementerian untuk bagi-bagi kekuasaan dan mengakomodasi partai pendukung,” seperti dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (3/6/2024).

 Rinciannya, sebanyak 45,7 persen responden menyatakan tak setuju, dan 6,3 persen lainnya sangat tidak setuju.

Jumlah ini hanya sedikit lebih tinggi, dari pendapat pendukung Prabowo-Gibran yang mengamini anggapan penambahan kementerian untuk mengakomodir partai politik pengusung.

Berdasarkan hasil jajak pendapat, tercatat 47,7 persen pendukung Prabowo-Gibran sepakat dengan anggapan itu.

Rinciannya, sebanyak 46 persen setuju dan 1,7 persen sangat setuju.

Hanya 0,3 persen responden yang menjawab tidak tahu apakah penambahan jumlah kementerian ini, berkaitan dengan upaya mengakomodir partai pendukung presiden dan wakil presiden terpilih.

Adapun jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan 516 responden dari 38 provinsi.

Sampelnya ditentukan secara acak dari responden panel sesuai jumlah penduduk di setiap provinsi.

Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dan margin of error penelitian kurang lebih 4,32 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga: Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe Mundur, Jokowi Beber karena Alasan Pribadi

Adapun wacana menambah jumlah kementerian tengah bergulir seiring dengan proses revisi Undang-Undang Kementerian Negara.

DPR telah menetapkan revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU usul inisiatif DPR sebelum membahasnya bersama pemerintah.

Revisi UU Kementerian Negara menghapus batasan jumlah 34 kementerian dalam pasal 15 dan menyerahkan jumlah kementerian sepenuhnya kepada presiden. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Penyusunan Kabinet, M Qodari: Jokowi dan Prabowo Tim yang Solid

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim