Ibu Kota Negara

Berpotensi Mangkrak? Begini Prediksi Pengamat Soal Nasib IKN di Kaltim Imbas Kepala OIKN Mundur

Kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) khususnya soal kereta otonom menjadi sorotan setelah Bambang Susantono mundur sebagai Kepala Otorita.

Editor: Doan Pardede
KOMPAS.com/Hilda B Alexander
KEPALA OIKN MUNDUR - Ilustrasi. Proyek Kantor Kementerian Koordinator 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) khususnya soal kereta otonom menjadi sorotan setelah Bambang Susantono mundur sebagai Kepala Otorita. 

TRIBUNKALTIM.CO - Kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) khususnya soal kereta otonom menjadi sorotan setelah Bambang Susantono mundur sebagai Kepala Otorita menjadi sorotan.

Bambang Susantono resmi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Tak hanya Bambang, Dhony Rahajoe juga mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN.

Direktur Eksekutif Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, mundurnya kepala OIKN dan wakilnya ini akan menimbulkan banyak pertanyan dan kebimbangan utamanya terkait kepastian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Bahkan menurutnya, proyek ini bisa berpotensi mangkrak sama halnya dengan proyek besar Hambalang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Pemkab Hadapi Tantangan Munculnya Orang Terlantar di Berau Kaltim Menjelang Hadirnya IKN Nusantara

"Kenapa? karena, tidak ada kepastian dalam perencanaan pembangunan IKN ke depan," jelas Huda pada Kontan.co.id, Rabu (5/6).

Menurutnya, mundurnya Bambang dan wakilnya dari jabatan tinggi OIKN bisa berdampak pada menurunya kepercayaan investor terkait keberlangsungan proyek IKN kedepan.

Ia juga menduga proyek agung ini kedepan akan mengalami penyesuaian, terlebih Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto juga memiliki program ambisus yang membutuhkan anggaran sama besarnya.

"Alokasi anggaran serta fokus pembangunan bisa menjadi sangat volatile kedepan," ungkap Huda.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak khawatir dengan mundurnya Bambang dan Dhony sebagai pimpinan Otorita IKN.

Ia juga menyatakan bahwa pengunduran diri pimpinan Otorita IKN tak berdampak pada investasi, termasuk investor asing yang berencana berinvestasi ke IKN.

"Ndak ada (masalah)," terang Jokowi.

KEPALA OIKN MUNDUR - Bambang Susantono usai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (4/10/2022).
KEPALA OIKN MUNDUR - Bambang Susantono usai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (4/10/2022). Kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) khususnya soal kereta otonom menjadi sorotan setelah Bambang Susantono mundur sebagai Kepala Otorita.(Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Menhub Sebut Tidak Hambat Proyek Kereta Otonom dan Bandara VVIP

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan proyek yang digarap Kemenhub di Ibu Kota Nusantara seperti kereta otonom (autonomous rail transit/ART) dan Bandara VVIP tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Otorita IKN.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pergantian Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN tidak akan menghambat pengerjaan proyek yang dikerjakan Kemenhub.

"Enggak (terpengaruh), malah bagus," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menambahkan, pihaknya memastikan pembangunan kereta otonom dan Bandara VVIP di IKN akan berjalan sesuai rencana.

"Untuk ART so far semuanya on track dan bandara juga kita jalan semuanya sesuai progres sesuai rencana semua. Itu enggak ada masalah," kata Adita.

Dia mengungkapkan, Kemenhub telah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk membahas pembangunan ART yang saat ini sedang berjalan. Moda transportasi ini akan diuji coba pada Agustus mendatang.

Sementara proyek Bandara VVIP di IKN dimana Kemenhub bertanggung jawab membangun geudng terminal bandara, progresnya pun tidak ada kendala.

"Enggak ada masalah, semuanya sesuai rencana," tegasnya, seperti dilansir Kompas.com.

Baca juga: Nilai Investasi Pembangunan Arena Botanika di IKN Capai Rp100 Miliar

Diduga Akibat Target Kurang Realistis

Pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor juga yang masuk sehingga dengan target-target yang selama ini ditetapkan, memang jauh dari harapan dan tidak realistis,” kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (4/6/2024).

Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Dhony mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN.

“Persoalan pembebasan lahan, ini menjadi prinsip juga karena pembebasan tanah ada kendala sehingga ini menimbulkan pertimbangan yang berat dari Bambang Susantono untuk melaksanakan (pembangunan IKN),” lanjut Trubus.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan Bambang dan Dhony mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin (3/4/2024) kemarin.

Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony yang disusul surat pengunduran dari Bambang.

“Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Keputusan pengunduran Bambang dan Dhony, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan meneken keputusan presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau berdua,” ujar Pratikno.

Pasca mundur, Bambang disebut memiliki tugas baru yang telah diperintahkan oleh Jokowi.

Adapun tugas baru tersebut yaitu membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerja sama internasional untuk percepatan pembangunan IKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," ucap Pratikno, seperti dilansir Kompas.com.

Baca juga: Menginap di Rumah Jabatan Tapak Menteri IKN, Presiden Jokowi Kagumi View Sunset: Indah Sekali

Di sisi lain, jabatan yang sempat diemban Bambang bakal dijabat oleh Menteri PUPR, Bambang Hadimuljono sebagai Plt.

Sedangkan, jabatan Dhony sementara diemban oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Raja Juli Antoni.

Luhut Binsar Pastikan Bukan Proyek IKN yang Bermasalah, melainkan Pemimpinnya

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak sesuai target.

Dia menyebut, lambatnya pembangunan IKN karena pemimpinnya 'bermasalah'

Hal itu diungkap Luhut saat rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

"Mengenai IKN, IKN itu tidak jadi masalah. Yang masalah yang jadi anunya, pimpinannya," ucap Luhut dalam paparannya.

Secara umum, kata Luhut, tidak ada masalah yang krusial yang dialami dalam pembangunan IKN.

Dia pun senang kini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terpilih sebagai Plt Kepala Otorita IKN yang baru.

"Overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota. Apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR beliau sangat tepat," katanya.

Lebih lanjut, Luhut menambahkan pihaknya juga terus turun tangan membantu pembebasan lahan sebesar 2.000 hektar di daerah tersebut.

Dia pun berharap semua masalah bisa terselesaikan dengan cepat.

"Kami membantu tektok dengan tim membantu tadi pembebasan tanah yang 2.000 hektar lebih kurang bermasalah. Saya kira dengan bank tanah juga kita utamakan dan overall itu akan bisa terselesaikan karena semua saya lihat kerja secara cepat," pungkasnya, seperti dilansir WartaKotalive.com dengan judul Luhut Binsar Pastikan Bukan Proyek IKN yang Bermasalah, melainkan Pemimpinnya.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved