Pernikahan Dini jadi Tantangan Tuntaskan Stunting di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Permasalahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana diketahui, secara nasional stunting di Provinsi Kaltim dari 23,9 persen menjadi 22,9 persen atau hanya turun 1 persen di 2024 ini.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur, Sunarto kepada TribunKaltim.co pada Selasa (4/6/2024) di Samarinda. 

Dia mengatakan, faktor-faktor penyebab stunting antara lain pola asuh yang mempengaruhi tumbuh kembang, sanitasi dan gizi.

Baca juga: Kasus Stunting di Kaltim Hanya Turun 1 Persen, Akmal Malik Kecewa, Tuding Belum Kolaboratif

Selain itu ada faktor lain yang juga menjadi ancaman tingginya angka stunting. Yakni pernikahan dini dan remaja mengonsumsi narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (NAPZA).

"Mengejutkan. Tapi faktanya begitu. Itu benar-benar ancaman," ungkapnya.

Ia membeberkan, pada 2019 lalu, tercatat 5,9 persen remaja pernah mengonsumsi Napza.

Selain itu tercatat 9,8 persen remaja dari generasi zoomer (Gen Z) dan Alpha mengalami mental disorder atau gangguan emosional.

"Tren mental disorder terus naik. Benar-benar harus diwaspadai," tegas Sunarto.

Sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman-ancaman itu, BKKBN Kaltim telah menyiapkan program Generasi Berencana (Genre).

Mereka tengah melatih para remaja terpilih yang nantinya bisa menjadi konseling remaja.

Baca juga: Cegah Stunting dan Inflasi Melalui GEMARIKAN, Pemkot Samarinda Bakal Bangun Cold Storage

"Karena Gen Z dan Alpha akan lebih terbuka kepada yang sebaya," jelasnya.

Sementara berbicara pernikahan dini, BKKBN telah membangun kerja sama dengan Kementerian Agama dengan adanya Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) bagi calon pengantin.

Bagi BKKBN usia matang untuk memulai pernikahan adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Namun pada kenyataannya saat ini pernikahan dini di Kaltim cukup tinggi dengan beberapa penyebab.

Yakni hamil di luar nikah (MBA) ataupun memang ingin menikah muda.

"Kalau secara nasional angka pernikahan menurun, di Kalimantan Timur dan Utara angka pengajuan pernikahan tidak pernah turun," bebernya.

Dengan adanya Elsimil, BKKBN mencoba menekan pernikahan yang berisiko melahirkan anak stunting. Karena di dalam Elsimil kesehatan calon pengantin akan diperiksa secara menyeluruh untuk mencegah stunting.

Baca juga: Mengenalkan Program Isi Piringku, Cara Cegah Stunting di Penajam Paser Utara Kaltim

Jikalau yang ingin menikah adalah usia dini dan dinyatakan sehat, maka Kemenag boleh menikahkan dengan syarat menunda kehamilan.

"Tapi kalau remaja itu sudah hamil, bisa dinikahkan dengan syarat tim pendamping keluarga (BKKBN) akan mendampingi untuk mencegah bayinya stunting," jelasnya.

Sunarto menekankan menyelesaikan stunting tidak bisa dalam waktu singkat. Oleh sebab itu pemerintah sudah memulai sedini mungkin untuk menciptakan generasi emas di 2045.

"Menyiapkan generasi hebat adalah tantang berat. Tapi harus dimulai agar tidak tertinggal dengan negara lain. Negara maju harus didukung oleh generasinya yang hebat," tegas Sunarto.

Angkanya Naik Turun

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan target penurunan stunting untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di angka 19,8 persen pada 2025 mendatang.

"Perubahan target itu dikeluarkan Bappenas pada 17 Mei lalu," sebut Kepala Perwakilan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, Sunarto saat ditemui Tribunkaltim.co di ruang kerjanya, Senin (3/6/2024).

Ia mengatakan angka gagal tumbuh atau stunting di Kalimantan Timur ini memang naik turun.

Ia merincikan prevalensi stunting menurun dialami oleh daerah:

• Kabupaten Paser sebesar 2,5 persen;
• Kabupaten Kutai Barat 1,1 persen;
• Kabupaten Kutai Kartanegara turun 9,5 persen;
• dan Kota Samarinda 0,9 persen.

Sementara yang mengalami kenaikan yakni:

• Kabupaten Kutai Timur (4,3 persen)
• Kabupaten Berau (1,4 persen);
• Kabupaten Penajam Paser Utara (2,2 persen);
• Kota Balikpapan (2 persen);
• dan Kota Bontang (6,4 persen).

Sunarto mengatakan menangani stunting memang memerlukan waktu. Oleh sebab itu mereka telah melakukan berbagai langkah-langkah pencegahan dengan mengikuti hasil audit tim pakar khusus stunting.

Ada hasil audit stunting karena pola asuh, maka BKKBN melakukan pendampingan 1000 hari kehidupan pertama anak. Melalui program itu mereka memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil hingga melahirkan dan sampai sang anak mencapai usia 2 tahun.

Kemudian hasil audit stunting dikarenakan sanitasi, BKKBN Kaltim bekerja sama dengan TNI untuk memudahkan akses kebutuhan air bersih masyarakat.

Baca juga: RSD Tanjung Selor di Kaltara Kenalkan Program Jalur Surga demi Pangkas Waktu Layanan

"Sampai hari ini, melalui Pangdam Mulawarman, TNI sudah membangun 58 titik untuk membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih," ungkapnya.

Kemudian apabila berbicara mengenai asupan gizi, Sunarto menyebutkan ada dua sumber bantuan yakni dari Kemenkes dan Kemensos melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia menyebutkan di 2024 ini Kemenkes menyalurkan bantuan untuk penanganan stunting di Kaltim sebesar Rp 34 miliar lebih.

"Terbesar bantuan ke Kukar senilai Rp 7,8 miliar lebih," bebernya.

Baca juga: Ternyata Warga Solo Tolak Program Makan Siang Gratis, Gibran Sebut Tak Boleh Beri Stigma Stunting

"Jadi itulah upaya kami untuk menangani stunting. Memang tidak akan bisa cepat. Tapi kita pasti bisa dengan penanganan tepat untuk menciptakan generasi hebat di 2045," tegasnya.

(ave)