5 Permintaan Penting Majelis Rakyat Papua kepada Presiden Jokowi, Singgung IKN Nusantara di Kaltim

"Perlu adanya kewenangan khusus ini, harus ditingkatkan supaya benar-benar kita mengawasi otonomi khusus yang sedang berlangsung. Sehingga jangan kepala-kepala daerah menggunakan anggaran otsus ini hanya seenak mereka dan tidak menyentuh masyarakat kecil," kata Agustinus usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Baca juga: Papua Tertinggi! Inilah Rincian Tunjangan Uang Makan PNS 2024 untuk Penambah Daya Tahan Tubuh 

Agustinus menyampaikan, usulan ini juga sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Harapannya, tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dana otsus untuk kepentingan pribadi.

"Mengawasi jalannya dana otsus itu sehingga orang tidak memanfaatkan, artinya pemerintah daerah tidak memanfaatkan anggaran khusus semena-mena tapi mereka harus melaksanakan otsus sesuai amanat UU," ucapnya.

Terkait bentuk kewenangan khusus yang perlu diberikan tersebut, ia menyerahkannya kepada keputusan pemerintah pusat.

Agustinus pun menyampaikan, Presiden Jokowi akan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan lembaga termasuk kewenangan pengawasan dana otsus.

"Jadi nanti dari pemerintah kewenangannya seperti apa diberikan itu sesuai dengan aturan yang nanti akan pemerintah keluarkan. Nah, itu akan kita ikuti. Kita juga sudah sampaikan minta kewenangan MRP untuk mengawasi jalannya otsus," jelasnya.

5. Minta diundang upacara 17 Agustus di IKN

Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta Presiden Jokowi untuk mengundangnya ikut upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

"Kami mendukung pembangunan IKN dan kami juga mohon kepada Bapak Presiden tadi bahwa kami minta dihadirkan untuk upacara 17 Agustus 2024 yang akan nanti berlangsung di IKN," kata Agustinus, Rabu.

"Sehingga ke depan mungkin pimpinan MRP setanah Papua itu bisa diundang, bisa ambil bagian dalam upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti di IKN," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, MRP merupakan lembaga kultural setingkat DPR Papua yang dibentuk secara resmi oleh negara.

Dengan demikian, MRP ingin hadir dalam acara kenegaraan bersejarah, yaitu upacara 17 Agustus pertama di IKN.

"Karena itu juga kami ambil bagian dalam upacara kemerdekaan bangsa ini, itu tidak ada masalah. Jadi kami minta untuk Bapak Presiden mengundang kami untuk hadir supaya kita sama-sama merayakan 17 Agustus itu di IKN karena itu ibu kota baru," ucap dia.

Baca juga: Upacara di IKN Nusantara Kaltim, Jokowi Pasti Undang SBY dan Megawati di HUT 79 Republik Indonesia

Diketahui, upacara HUT RI 17 Agustus 2024 rencananya diselenggarakan di IKN dan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, upacara di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan didampingi oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sementara upacara di Istana Kepresidenan Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan didampingi oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Iya (skenarionya di dua tempat), sebagian di IKN sebagian di sini (Istana Jakarta). Pak Wapres yang ada di sini, kemudian yang di IKN Insya Allah Pak Presiden langsung," kata Muhadjir saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Pak wapres terpilih akan mendampingi Pak Wakil Presiden, sedangkan Presiden terpilih akan mendampingi Presiden," imbuhnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim