Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

"Kemarin saya baru pulang dari sana seminggu lalu.

Hotel sudah hampir jadi, rumah sakit sudah hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana dan persaranaan mendasar juga sudah hampir jadi dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri di luar dari APBN," katanya,

Terkait dengan investasi asing di IKN Kaltim, Bahlim kemudian memberi penjelasan.

"Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah kluster pertama ini selesai yang disebut dengan apa Jalan Utama ya lingkaran satu sudah selesai, baru masuk investasi asing.

"Investasi asing ini masuk di tahap kedua. 

Nah sekarang mereka belum bisa lakukan karena apa, karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100 persen dan sekarang masih kita lakukan percepatan," katanya. 

Untuk kapan investasi asing ini akan masuk ke IKN, Bahlil menyebut setelah 17 Agustus baru kita lihat.

Sayangnya, ketika ditanya investasi asing mana saja yang sudah memberikan komitmenya, Bahlil mengatakan akan memberikan jawaban tertulis mengingat ia tidak memegang datanya.

Karena menurut Bahlil, raker bersama Komisi VI DPR ini membahas tentang anggaran. 

Baca juga: 8 Fakta Terbaru Upacara HUT RI Digelar di IKN Kaltim dan Jakarta, Bukan Imbas Kepala Otorita Mundur

BPK sebut Pembangunan IKN yang Masih Gunakan IKN 

Menurut BPK, pembangunan infrastruktur IKN belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

"Serta, perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN, berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD, belum dapat terlaksana," tulis BPK di dalam laporannya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Pembangunan IKN Serap APBN Rp 72,3 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin (27/5/2024), menyampaikan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp 72,3 triliun.

Untuk alokasi anggaran 2022 tercatat sebesar Rp 5,5 triliun, kemudian tahun 2023 meningkat Rp 27 triliun, dan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 39,8 triliun.

"Realisasi anggaran IKN (tahun 2024 per April) Rp 4,8 triliun, ini artinya 12,1 persen dari pagu Rp 39,8 triliun," ujarnya.