Pengadaan Batik Sekolah Telan Rp12 M, Pemkot Bontang Pilih Penyedia Jasa Luar, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pemberdayaan penjahit lokal untuk pengerjaan puluhan ribu seragam batik sekolah di Kota Bontang rupanya hanya isapan jempol belaka.

Hal ini usai Pemkot Bontang memutuskan bekerja sama dengan penyedia jasa luar dengan pertimbangan ongkos produksi yang lebih murah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengatakan, pengadaan 33.370 seragam batik sekolah tak bisa dilaksanakan dengan memberdayakan penjahit lokal karena ongkos produksi yang terlalu tinggi.

Menurut Bambang, dalam proyek pengadaan apapun bentuknya, pemerintah pasti akan mengacu pada standar satuan harga (SSH).

"Kalau kita berpatokan dengan harga produksi di Bontang ongkosnya tinggi. Jadi kita pakai dari luar daerah," kata Bambang saat dihubungi wartawan, Kamis (13/6/2024).

Baca juga: Tertipu Calo Tiket Online, Calon Penumpang KM Binaiya Telantar di Pelabuhan Lok Tuan Bontang

Meski demikian, Bambang tak bisa menjelaskan berapa perbandingan biaya produksi lokal dan luar daerah yang dimaksud.

"Saya lupa rinciannya," ungkapnya.

Diketahui bahwa untuk pengadaan baju batik sekolah pada tahun ini, pemerintah mengucurkan anggaran senilai kurang lebih Rp12 miliar.

Anggaran tersebut terbagi dalam 2 pos anggaran, pertama Rp 8,7 miliar untuk baju sebanyak 24.212 pieces (pcs) dan kedua senilai Rp3,3 miliar untuk 9.156 pcs. 

Batik yang dipilih merupakan khas Bontang yang mana nantinya akan dipakai pelajar setiap hari kamis.

Warna baju itu nantinya ada dua jenis, yaitu cokelat tua bagi pelajar SD dan cokelat muda bagi SMP. 

Baca juga: Kasus Pengeroyokan Karyawan Kafe di Bontang Baru, Polisi Amankan 10 Orang Terduga Pelaku

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan dari hasil lelang pada sistem E-Katalog, perusahaan yang berkontrak berasal dari Kota Malang. 

Mereka menyanggupi menyediakan sebanyak 33.370 seragam batik sesuai dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Seragam sekolah berupa batik itu ditarget rampung pada Agustus 2024 mendatang.

"Kita yang jelas sudah sesuai prosedur dan tidak ada yang dilanggar," pungkasnya. (*)