Rahmad Mas'ud Calon Tunggal Golkar di Pilkada Balikpapan 2024, akan Lawan Kotak Kosong seperti 2019?

TRIBUNKALTIM.CO  - Petahana Rahmad Mas'ud jadi calon tunggal Golkar di Pilkada Balikpapan 2024, bakal lawan kotak kosong lagi seperti 2019?

Pilkada Balikpapan 2024 relatif adem ayem, karena hingga saat ini nama bakal calon walikota yang mencuat dan sudah dipastikan diusung partai adalah Rahmad Mas'ud.

Rahmad Mas'ud adalah Walikota Balikpapan saat ini. 

Ketua Harian DPD Partai Golkar Balikpapan, Andi Arif Agung, menyatakan kesiapan Partai Golkar Balikpapan untuk menghadapi Pilkada 2024 sampai saat ini terus dimatangkan.

Baca juga: Akibat Biaya Politik yang Tinggi di Pilkada Balikpapan, Koalisi Nasdem-PKS Hanya Komunikasi Belaka

Bahkan Golkar Balikpapan sangat siap dengan berbagai skenario. 

Saat ini Partai Golkar menduduki posisi perolehan kursi terbanyak dengan jumlah 16 kursi di DPRD Balikpapan.

Namun Golkar tetap membuka komunikasi dengan partai-partai lain.

Menurut Andi Arif Agung, Partai Golkar tidak ingin terlihat sombong dengan kekuatan kursi yang dimiliki.

Bahkan lebih senang jika ada calon lain yang turut maju dalam kontestasi mendatang. 

"Golkar siap dengan skenario apapun. Sebenarnya, situasi tidak adem-ayem, semua sedang berproses. Kami senang jika ada calon lain yang maju, entah itu kotak kosong atau ada lawan. Saya pribadi lebih senang jika ada lawan," tegas Andi Arif Agung saat menjadi narasumber Talkshow Tribun Kaltim Menuju Pilkada: Menghitung Poros Pilkada Balikpapan 2024, Rabu (12/6/2024).

Selain Andi Arif Agung, talkshow yang dimoderatori Januar Alamijaya, Koordinator Digital Activity Tribun Kaltim, turut hadir dua narasumber lain yakni Ketua DPD PKS Kota Balikpapan, H. Sonhaji, dan Pengamat Kebijakan Publik, Hery Sunaryo.

lihat foto

Menurut Andi, hingga kini Golkar berharap ada calon lain yang muncul selain petahana Rahmad Mas'ud.

"Bukan sebagai lawan, tetapi sebagai kawan atau mitra dalam kontestasi mendatang," ujar Andi.

Politisi senior itu juga menjelaskan, dalam peraturan organisasi (PO) Golkar, ada mekanisme berjenjang hingga ke tingkat pusat yang harus diikuti.

Namun, karena kebijakan pusat menyesuaikan dengan situasi daerah, ada istilah penugasan yang berlaku.