Rahmad Mas'ud Calon Tunggal Golkar di Pilkada Balikpapan 2024, akan Lawan Kotak Kosong seperti 2019?

“Ini masih komunikasi politik di tahap awal dan belum tentu terjadi ketika pencalonan. Kami masih membuka ruang seluas-luasnya dengan partai-partai lain, meskipun komunikasi
lebih intens dengan NasDem pada awalnya,” terangnya.

Selain Nasdem, PKS juga menerima pendaftaran dari partai lain seperti Gerindra dan PPP. PKS terus membuka ruang untuk pilkada yang lebih bermartabat di kota Balikpapan, mengajak semua partai untuk bersama-sama menciptakan pilkada yang dinamis dan bermanfaat bagi masyarakat. 

"PKS Balikpapan tetap membuka diri untuk berpartner dengan berbagai partai lain, dengan harapan dapat menciptakan pilkada yang lebih bermartabat dan menghindari kotak kosong. Proses komunikasi dan penjaringan kandidat terus berjalan, menunggu hasil akhir dari DPP masing-masing partai," tandasnya. 

Air Baku Belum Teratasi

MENANGGAPI pernyataan pengamat Pengamat Kebijakan Publik, Hery Sunaryo, bahwa “Koalisi Gemuk” tidak berdampak positif bagi pembangunan Kota Balikpapan, Andi Arif Agung yang juga anggota DPRD Balikpapan, mengatakan bahwa dalam membangun kota yang lebih baik, berbagai tantangan harus dihadapi secara bersama.

Salah satu masalah krusial yang menjadi perhatian di Kota Balikpapan saat ini adalah ketersediaan air baku.

Menurut Andi, persoalan air baku bukanlah masalah yang muncul tiba-tiba, melainkan proses panjang yang memerlukan perencanaan matang sejak awal.

"Saat kita berbicara tentang air baku, kita berbicara tentang perencanaan jangka panjang. Kita harus memiliki sumber air baku yang jelas. Selama ini, kita hanya mengandalkan Waduk Manggar, dan itu tidak cukup," bebernya.

Menurutnya, persoalan air baku bukanlah hal baru bagi Balikpapan.

Dari zaman kepemimpinan Wali Kota Imdad Hamid hingga Wali Kota Rizal Effendi yang menjabat dua periode, kota ini masih bergulat dengan masalah yang sama.

"Kita tidak punya sungai atau sumur air baku yang memadai," tambah Andi.

Andi juga menekankan bahwa pembangunan kota tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu periode kepemimpinan.

"Pembangunan kota adalah proses berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak. Tidak adil jika kita menumpahkan semua tanggung jawab kepada satu periode kepemimpinan wali kota," jelasnya.(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim