Mahfud MD Lempar Isu Hubungan Kapolri dan Jaksa Agung Tak Harmonis, Hanya Mau Jumpa di Rapat Kabinet

Timah kan selama ini ada penguasanya, penguasa timah.

Karena rezim politik akan berubah sekarang, ini akan mulai disingkirkan orang-orang yang jadi mafia yang di backup itu,” katanya.

“Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap.

Lalu, owner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan.

Ini penjelasannya Pak Ansyaad Mbai ya," ujar Mahfud melanjutkan.

Baca juga: Alasan KPK Bisa Menangkap Harun Masiku Dalam Sepekan Usai Memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu sempat menyebut bahwa tidak hanya Kepolisian dan Kejagung yang harus memberikan penjelasan ke publik.

Tetapi Presiden sebagai pimpinan juga harus turun tangan.

“Kan sebenarnya negara ini ada aturan-aturannya, ada pimpinannya.

Tanggung jawab paling utama itu ada pada presiden untuk menjelaskan dan meminta itu dibuka,” ujarnya.

Mahfud pun blak-blakan menceritakan pengalamannya berhadap-hadapan dengan mafia tambang di Indonesia.

Pakar tata negara itu tidak menampik, sengkarut masalah tambang di Indonesia melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah dan aparat.

Mahfud pun mengaku tidak kaget saat kasus mafia tambang timah di Bangka Belitung dikait-kaitkan dengan mantan petinggi Densus 88 Anti Teror.

Pasalnya kata Mahfud MD, dia pernah juga menangani masalah tambang emas ilegal di Sulawesi Utara.

Saat menjadi Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku mendapatkan laporan terkait dengan tambang emas ilegal di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Kemudian kata Mahfud MD, pihaknya mencari tahu terkait dengan mafia tambang emas di Kepulauan Sangihe.