Makan Siang Bareng Jokowi Sambil Bahas Kabinet Prabowo-Gibran? Begini Penjelasan Menteri Pertahanan

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjelaskan isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024),

Prabowo memastikan pertemuan  yang dikemas dalam acara makan siang itu tidak membahas politik.

"Enggak, politik enggak (dibahas)," ujar Prabowo kepada wartawan usai pertemuan, Kamis sore.

Prabowo datang ke Istana karena diundang makan siang oleh Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo berlangsung selama sekitar 1 jam, mulai pukul 16.00 WIB hingga 17.05 WIB.

Baca juga: Mahfud MD Lempar Isu Hubungan Kapolri dan Jaksa Agung Tak Harmonis, Hanya Mau Jumpa di Rapat Kabinet

"Baru saja bertemu Bapak Presiden. Diajak makan, ini sudah sore jadi makan sore," ujar Prabowo.

Ketua umum Partai Gerindra itu mengaku melaporkan hasil lawatannya ke luar negeri ketika bertemu dengan Jokowi.

"Saya baru pulang dari luar negeri, dari Yordania, dari Arab Saudi. Mendarat di Halim (Perdanakusuma) jam 11.00 WIB. Saya laporkan hasil dari KTT di Yordania," kata dia, seperti dilansir Kompas.com.

Prabowo menuturkan, KTT di Yordania itu khusus membahas soal rencana pemberian bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza yang terdampak serangan militer Israel.

Ia menyebutkan, bantuan kemanusiaan itu dibahas oleh sejumlah negara untuk mengantisipasi gencatan senjata yang diharapkan segera bisa terwujud.

Pada Kamis (6/6/2024) lalu, Prabowo juga sempat bertemu dan makan siang bersama Jokowi.

Ketika itu, Prabowo mengaku meminta waktu untuk menghadap Jokowi melaporkan hasil kunjungan kerjanya di Singapura.

Jokowi Diyakini Tak Bakal Cawe-cawe Penyusunan Kabinet Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak akan ikut campur atau cawe-cawe dalam penentuan anggota kabinet pada pemerintahan mendatang.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu yang menyebut Jokowi akan berpengaruh dalam dalam penentuan anggota kabinet pemerintahan selanjutnya.

“Enggak. Itu kan hak prerogatif presiden terpilih,” ucap Bahlil di Jakarta, Senin (8/4/2024), seperti dikutip dari Kompas TV.