Stadion Kadrie Oening Bakal Ditarik Retribusi, Pengamat Ekonomi Nilai Pemprov Kaltim Kejar Setoran

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rencana penarikan retribusi bagi pengunjung Stadion Gelora Kadrie Oening Samarinda menuai banyak sorotan, tidak terkecuali pengamat ekonomi.

Menurut pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi, dirinya tidak setuju dengan rencana tersebut.

Ia menjelaskan bahwa setiap aset pemerintah daerah dalam bentuk barang atau properti bergerak dan tidak bergerak seharusnya memiliki anggaran pemeliharaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkhusus Gelora Kadrie Oening, di mana dulunya bernama Stadion Madya Sempaja.

Baca juga: Larangan Penjualan BBM Eceran Belum Jelas, Pemkot Samarinda Proses Peraturan Walikota

Setelah menjadi salah satu venue cabor atletik dan sepak bola dalam PON XVII-2008 Kaltim lalu, kini menjadi aset pemda seharusnya bisa menjadi fasilitas olahraga gratis bagi warga Benua Etam.

"Masyarakat sudah membayar pajak dan masuk ke APBD. Seharusnya aset, salah satunya Gelora Kadrie Oening ini dapat menjadi fasilitas olahraga secara gratis untuk masyarakat. Termasuk jaminan keamanannya," ucap Purwadi, Jumat (14/6/2024).

Ketimbang membuat kebijakan dengan menarik retribusi dari publik, menurutnya, seharusnya pemda membenahi banyak hal.

Pertama, transparansi informasi kepada publik mengenai pendapatan dan pengeluaran pengelola dalam mengelola stadion Gelora Kadrie Oening.

Pasalnya, selama ini stadion tersebut sering disewakan untuk event besar, konser, seminar, kegiatan organisasi, acara pernikahan bahkan ada sewa parkir di dalam dan luar area.

Termasuk transparansi berapa jumlah dan peruntukan apabila ada anggaran pemeliharaan aset.

"Sampaikan melalui layarnya dari mana sumber dan berapa pendapatannya. Jabarkan anggaran itu diperuntukan untuk apa. Itu hak publik untuk tahu," tegasnya.

Baca juga: Jumat Berkah, Bhayangkari Samarinda Ulu Bagi-Bagi Nasi Kotak pada Masyarakat

Kedua, pemda dalam hal ini Pemprov Kaltim harus kreatif mengelola agar aset tersebut lebih bernilai dan menyumbang untuk APBD.

Salah satunya dengan melibatkan pihak swasta untuk pemanfaatan sejumlah gedung di dalam stadion yang terbilang cukup terbengkalai.

"Salah satunya gedung atlet. Itu letaknya strategis. Libatkan perusda atau swasta agar dikelola dan memiliki nilai ekonomis. Karena selama ini aset pemda yang dikelola swasta bisa maksimal," sarannya.

Ketiga, kalaupun ingin menarik retribusi parkir, harusnya bisa dikelola secara profesional.

Salah satunya adalah membuat gedung khusus parkir seperti di mall yang menggunakan scan digital.

Dengan begitu, jumlah kendaraan maupun pendapatannya lebih jelas dan tidak ada lagi kemacetan akibat kendaraan parkir di luar gedung saat ada event besar.

"Tapi gratis bagi yang tidak bawa kendaraan. Karena itu fasilitas olahraga. Masyarakat berhak karena sudah bayar pajak," tegasnya.

"Jadi benahi dulu deh bener-bener. Jangan apa-apa narik dari publik. Sudah kaya kejar setoran saja," kritik Purwadi. (*)