Rocky Gerung: Legalkan Saja Judi Online, Hasilnya Dipakai Buat Investasi IKN, APBN Gak Akan Cukup

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut jika APBN tidak akan cukup untuk mendanai IKN.

Hal ini diutarakan Rocky Gerung di Universitas Balikpapan (Uniba) saat ia mengisi diskusi bertajuk "Progres Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Dampaknya terhadap Kalimantan Timur serta Indonesia" pada Jumat (14/6/2024).

Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan IKN dan menganalisis dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat Kalimantan Timur serta Indonesia secara keseluruhan.

Rocky Gerung memberikan pandangannya mengenai proyek IKN yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Baca juga: PUPR Kerjakan Jaringan Pipa Air untuk IKN Nusantara, Tahap Awal 3 Ribu Liter per Detik

Dalam pengantarnya, Rocky menyampaikan kritik tajam terhadap proyek ini serta menyarankan alternatif sumber dana melalui legalisasi judi online.

Pasalnya, menurutnya, APBN nyaris mustahil membiayai IKN. 

"Saya tadi baca berita, tahun 2013 jumlah putaran uang di judi online mencapai Rp 327 triliun. Menariknya, 80 persen dari pemain judi online adalah masyarakat bawah yang bermain dengan nominal kecil, tapi akumulasinya mencapai angka besar," ujar Rocky.

Ia menambahkan bahwa pada saat yang bersamaan, IKN butuh Rp 450 triliun atau mendekati dana yang diperlukan oleh proyek ini.

"Maka secara gampang, sudah legalkan saja judi online dan hasilnya itu dipakai buat investasi IKN," sindirnya. 

Lebih lanjut, Rocky menyoroti masalah sosial dan ekonomi yang menyebabkan maraknya judi online.

Ia beranggapan bahwa frustrasi masyarakat karena ekonomi tidak bertumbuh menyebabkan judi online tumbuh secara eksponensial. 

lihat foto

Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi lain untuk mengatasi masalah ini selain mengandalkan APBN.

Dalam kesempatan yang sama, Rocky juga mengkritik optimisme pemerintah terkait bonus demografi di Indonesia.

"Presiden Jokowi mengatakan bahwa anak-anak muda nanti akan menjadi bonus demografi di Indonesia. Benar atau tidak, tapi fakta hari ini ada 60 juta pemuda Indonesia pengangguran di usia kerja," tegas Rocky.

Menurutnya, memberikan pekerjaan kepada mereka di IKN bukanlah solusi jangka panjang yang realistis.

Baca juga: 2 Tahun IKN Kaltim, Progres Pembangunan Diklaim Melebihi Target tapi BPK Temukan Sederet Masalah

Rektor Universitas Balikpapan (Uniba), Isradi Zainal memberikan tanggapan terhadap kritik Rocky Gerung.

"Kami mengundang beliau karena memang berbeda pendapat dengan kami," kata Isradi. 

Isradi menjelaskan bahwa anggaran IKN adalah multiyear dengan total sekitar Rp 446 triliun atau hingga tahun 2045.

"Di tahun 2022 ada 5,5 triliun rupiah dari dana PUPR, di tahun 2023 ada sekitar 27 triliun rupiah, di tahun 2024 ada sekitar 36,9 triliun rupiah," urainya. 

Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak mengganggu sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Oleh sebab itu, Isradi optimistis dengan perkembangan proyek IKN.

"Kantor Presiden sudah mendekati 90 persen, Istana Negara 80-an persen. Saya meyakini bahwa IKN itu akan sukses," ujarnya. 

Menurutnya, upaya merayakan 17 Agustus di IKN adalah salah satu indikator keberhasilan awal proyek ini, kendati pelaksanaannya juga dilakukan di Jakarta. 

Beda Pendapat 2 Menteri Soal IKN

Dua menteri Jokowi berbeda pendapat soal investor asing di IKN Kaltim. 

Di antara sejumlah ground breaking yang dilakukan, Komisi VI DPR saat rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM mempertanyakan kepada Bahlil Lahadalia soal  investor asing yang belum juga masuk.

Ketika itu, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang masuk di IKN Kaltim dengan sejumlah penjelasan dan kapan akan masuk.

Namun, pernyataan Bahlil soal investor asing ini kemudian diluruskan oleh Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Baca juga: Terhalang APBN, Rocky Gerung Sebut Prabowo Harus Pilih Teruskan IKN Kaltim atau Makan Siang Gratis

Menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR tersebut, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang masuk.

Menurut Bahlil, investor akan masuk setelah 17 Agustus 2024 nanti.

Namun pernyataan Bahlil soal IKN ini kemudian diluruskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Suharso mengatakan, saat ini para investor asing masih bersikap mengamati. 

"Enggak. Domestik kan sudah banyak. Nah asing kan mereka kan wait and see.

Kalau domestiknya sudah masuk, mudah-mudahan yang untuk wilayah yang lain ya, yang di sebelah sini sebelah barat, kita buka untuk siapa pun," ujar Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Menurut Suharso, investor asing yang memilih wait and see terkait IKN merupakan hal yang biasa.

Dia mengatakan, para investor asing masih menunggu karena akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dalam waktu dekat.

Kira-kira mereka ingin lihat conformity-nya seperti apa. Kalau itu buat mereka pas, saya kira enggak ada soal, enggak ada isu di situ. Kan ini negara yang besar ya kan," tuturnya seperti dikutip Tribunkaltim.co dari kompas.com.

Sementara itu, Suharso menegaskan investasi tidak berkaitan dengan target, melainkan bagaimana Indonesia bisa membuat para investor tertarik untuk berinvestasi.

Baca juga: Viral Video Bule Ngoceh Ibukota Koruptor Nepotisme, Satgas Sebut Lokasi Bukan di IKN di Kaltim

Jika pembangunan IKN sesuai dengan master plan-nya, Suharso meyakini para investor asing pasti tertarik buat masuk.

"Kalau investasi kan yang penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukota nya pindah, benar-benar unsurnya berjalan, bahwa sesuai dengan master plan.

Nah kalau itu membuat para calon investor sesuatu hal yang positif mereka pasti tertarik.

Dan menurut saya mereka tertarik. Karena kenapa? Karena itu menjanjikan.

Karena investasi kan membutuhkan tempat di mana pertumbuhannya tinggi," imbuh Suharso.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Baca juga: Kritisi Balikpapan sebagai Penyangga IKN, Dosen Ini Pertanyakan Manfaatnya bagi Warga Lokal

Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai.

Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.

Rocky Gerung Singgung Keterbatasan Anggaran

Pengamat politik, Rocky Gerung menguliti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), dalam lawatannya ke Kota Balikpapan.

Pembangunan IKN masih menjadi sorotan serta menuai pro dan kontra dari sebagian kalangan masyarakat.

Baca juga: Dosen di Balikpapan Singgung Ketidaksiapan Kota Minyak Penyangga IKN, Manfaatnya Bagi Warga Lokal

Terutama terkait pembiayaan yang hingga kini masih didominasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dan investor lokal nasional.

Seperti terungkap dalam Talkshow Tribun Kaltim bertajuk Re-start Akal Sehat, Jumat (14/6/2024).

Talkshow menghadirkan narasumber pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung.

Dalam perbincangan yang dipandu Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim, Ibnu Taufik Juwariyanto, Rocky Gerung menyampaikan kritikan terkait proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Ia mengatakan, pembangunan IKN berdasar pada ketidakmampuan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Dalam artian mengalami keterbatasan anggaran.

"Semua proyek pembangunan penghalangnya bukan oposisi, penghalangnya APBN. Semua proyek adalah ambisi politik, semua ambisi politik dibatasi APBN," tandas Rocky Gerung yang juga seorang filsuf.

Ia menyebut, misalnya 60 persen APBN sudah habis untuk digunakan kegiatan rutin, dan tersisa 40 persen.

Kemudian 40 persen dibagi untuk IKN dan lain sebagainya, maka sudah mengalami defisit.

"Kalau ekonomi tumbuh 78 atau 90 persen artinya ada APBN yang turun di situ. Tapi di kita tidak terlihat itu. Kita perlu Rp3.500 triliun, sedangkan pendapatan kita cuma Rp1.800 triliun. Bagaimana caranya itu?," bebernya.

Calon Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran menarik untuk disimak setelah santer disebut Sri Mulyani Indrawati tidak lagi mengisi pos Menteri Keuangan.

Bagaimana dengan harapan pengusaha untuk calon Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran, apakah dari kalangan pengusaha juga, bankir atau ekonom?

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi mengharapkan sosok menteri di bidang ekonomi nanti mampu memprediksi dan membuat terobosan sehingga dampak ekonomi global tidak serta merta mempengaruhi pondasi perekonomian nasional. 

Pasalnya, ke depan kondisi moneter global diprediksi masih menghadapi banyak tekanan lantaran rantai pasokan bahan baku di sejumlah negara yang kerap terhambat, serta kondisi fiskal yang relatif berfluktuasi. 

Rocky Gerung beranggapan, seandainya APBN difokuskan untuk pembangunan IKN, maka pembangunan IKN bisa saja dibangun dalam dua semester atau dengan sistem multiyears.

"Semua hal yang masuk akal secara konseptual sudah diuji di dalam modelling dengan metodologi. Sekarang dipindahkan ke dalam proyek, proyek perlu uang, dan uang batasnya adalah pilih meningkatkan cara kita berpikir atau jadi tempat untuk orang liburan dan lain-lain," ulasnya.

Rocky menekankan, pendapat dan kritikannya bukan merujuk persoalan pesimis atau optimistis terhadap pembangunan IKN, melainkan juga terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di wilayah IKN.

"Karena bagaimana mungkin membangun sesuatu yang tidak Amdal? Akibatnya sekarang kita lihat. Pak Jokowi bilang nanti kita gali air tanah, yang ketemu batubara. Kemudian dia mau supaya air itu dihidupkan dengan sirkulasi normal, begitu ditemukan sirkulasinya, gas yang keluar," terangnya.

Sehingga Rocky menyebut, IKN bukan suatu proyek yang tidak jadi terbangun, melainkan dari awal, tidak ada ide atas perpindahan IKN.

"Semua hal yang dibayangkan oleh Pak Jokowi memang benar bahwa ibu kota itu betul-betul bagus dan indah.

Di situ akan ada kegiatan sosial, politik, arsitekstur baru yang kita bayangkan memang indah. Tapi dalam laptop Jokowi," kritiknya.

(Kompas.com/TribunKaltim.co/Zein/Ary Nindita)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim