Bahas Rancangan APBD 2025, Pemkab Kukar Fokus Atasi Ketahanan Pangan Tahun Depan

"Kami sudah meminta juga kepada Bapenda dan BPKAD untuk segera lakukan evaluasi pendapatan dan penggunaan APBD,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kukar lainnya, Salehudin, menyatakan bahwa bulan Juni merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi penggunaan anggaran mengingat defisit yang dialami Kukar.

Meskipun DPRD telah meminta pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk membahas evaluasi bersama, tetapi Pemkab meminta penundaan waktu pertemuan tersebut.

“Kami sudah meminta Pemkab untuk pertemuan bahas evaluasi bersama, tapi Pemkab meminta ditunda waktunya,” ujar Salehudin, yang terpilih dari Partai Golkar Dapil VI Kukar.

Baca juga: Sekda Sunggono Lepas Kegiatan Pembinaan Fisik Satpol PP Kukar

Rasionalisasi anggaran dipastikan tidak dapat dihindari. Salehudin menegaskan, pemangkasan anggaran akan difokuskan pada OPD besar seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar.

Ia menekankan bahwa substansi rasionalisasi hanya ditunda dan bisa dianggarkan kembali pada tahun depan.

“Sasaran yang akan dilakukan pemangkasan anggaran pada OPD besar yaitu Disdikbud, Dinkes, dan Distanak Kukar. Substansi rasionalisasi hanya ditunda, dan bisa dianggarkan kembali tahun depan,” tegasnya. (*)