Berita Nasional Terkini

Dorong PPP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga Uno: Mendukung Tidak Harus Dapat Posisi

Sosok Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI mendorong PPP gabung ke kabinet Prabowo-Gibran.

Tribunnews.com/ chaerul Umam
Sandiaga Uno. Meski mendorong PPP gabung ke kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga Uno tidak berharap menjadi menteri karena masih banyak yang lebih berkeringat. 

"Pak Prabowo sendiri sudah menyampaikan, beliau sudah menyampaikan ke Partai Demokrat melalui Mas AHY untuk menyiapkan putra-putri terbaik, kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu Prabowo berjuang di pemerintahan nantinya," ungkapnya.

Menurutnya, kader terbaik Partai Demokrat saat ini tidak lain adalah AHY sendiri.

"Berbicara mengenai posisi Mas AHY, saat ini kader terbaik adalah Mas AHY," tegasnya.

Herzaky menganggap AHY layak mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran nanti.

Terlebih, menurutnya, AHY telah membuktikan kinerjanya sebagai menteri selama dua bulan terakhir.

"Kami menyakini bahwa enam bulan ke depan menjadi masa yang sangat-sangat krusial dan sangat penting, nih bangsa Indonesia bisa melihat rekam jejak beliau sebagai menteri yang punya prestasi, yang punya akselerasi, punya semangat determinasi sehingga yang menjadi cita-cita dari kami bisa dapat terwujud nantinya," jelas Herzaky.

Pos Kementerian Ditambah

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pihaknya tidak merasa bermasalah jika pada pemerintahan Prabowo-Gibran terdapat penambahan pos kementerian dibandingkan sebelumnya.

Asalkan kata AHY, penambahan jumlah kementerian itu dijadikan jalan keluar untuk mendukung program dan visi-misi pemerintahan dalam melakukan penguatan serta perbaikan dari pencapaian pemerintah sebelumnya.

Tak hanya menambah jumlah kementerian, AHY juga menyatakan, pihaknya akan mendukung penggabungan atau merger suatu kementerian sebagaimana kabar yang beredar saat ini.

"Kalau memang jawaban yang paling baik adalah dengan menambah pos Kementerian misalnya, atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan atau apapun bentuknya yang jelas kalau itu untuk mendukung pencapaian visi besar menjalankan misi-misi Presiden terpilih kita ya harus kita dukung," kata AHY kepada awak media, Rabu (12/6/2024).

Meski begitu, AHY mengakui, hingga kini di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum ada pembahasan secara detail berapa jumlah kementerian yang akan terjadi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Demokrat kata dia, lebih akan menyerahkan seluruhnya kepada Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif perihal urusan pos kementerian.

"Kemudian kalau jumlah, yang jelas bagi saya, sesuai dengan ada dibuat oleh sang Presiden," kata dia.

Pasalnya menurut Menteri ATR/BPN itu yang mengerti soal masa depan bangsa Indonesia di puluhan tahun mendatang adalah seorang presiden itu sendiri.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved