Kabar APBD Kukar Defisit Rp1,3 Triliun, DPRD Kutai Kartanegara Dorong Rasionalisasi Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kabar mengenai defisit APBD Kukar 2024 dibenarkan, Anggota DPRD Sopan Sopian.

Ia menyebutkan, langkah untuk merasionalisasi anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sangat realistis.

"Kukar defisit anggaran sebesar Rp 1,3 triliun di APBD murni 2024 ini,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kukar Sopan Sopian, Senin (17/6/2024) di Kukar, Kalimantan Timur. 

Menurut Politisi Gerindra itu, Komisi II DPRD Kukar telah mengadakan rapat dengan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas kemungkinan rasionalisasi APBD di berbagai OPD. 

Baca juga: Bupati Edi Damansyah Beri Bantuan Ternak Kambing Program Kukar Idaman di Cipari Makmur

Sopan menambahkan, langkah-langkah konkret sudah diambil, termasuk meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera mengevaluasi pendapatan dan penggunaan APBD. 

"Kami sudah meminta juga kepada Bapenda dan BPKAD untuk segera lakukan evaluasi pendapatan dan penggunaan APBD,” jelasnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kukar lainnya, Salehudin, menyatakan bahwa bulan Juni merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi penggunaan anggaran mengingat defisit yang dialami Kukar. 

Meskipun DPRD telah meminta pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk membahas evaluasi bersama, tetapi Pemkab meminta penundaan waktu pertemuan tersebut. 

“Kami sudah meminta Pemkab untuk pertemuan bahas evaluasi bersama, tapi Pemkab meminta ditunda waktunya,” ujar Salehudin, yang terpilih dari Partai Golkar Dapil VI Kukar.

Baca juga: 35 Peserta Ikuti Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Kukar

Rasionalisasi anggaran dipastikan tidak dapat dihindari. Salehudin menegaskan, pemangkasan anggaran akan difokuskan pada OPD besar seperti:

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud);
• Dinas Kesehatan (Dinkes);
• dan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar. 

Ia menekankan bahwa substansi rasionalisasi hanya ditunda dan bisa dianggarkan kembali pada tahun depan. 

Sasaran yang akan dilakukan pemangkasan anggaran pada OPD besar yaitu Disdikbud, Dinkes, dan Distanak Kukar.

"Substansi rasionalisasi hanya ditunda, dan bisa dianggarkan kembali tahun depan,” tandasnya.

(*)