Terjawab Sudah Ada atau Tidaknya Bansos untuk Pemain Judi Online, Jokowi Akhirnya Buat Keputusan

TRIBUNKALTIM.CO - Polemik soal pemberian bantuan sosial atau bansos untuk pelaku judi online, berakhir.

Presiden Jokowi menegaskan Negara tidak akan memberikan bansos ke pemain judi online.

Sebelumnya, isu pemberian bansos ke korban judi online dihembuskan Menko PMK, Muhadjir Effendi.

Alhasil, wacana tersebut langsung menuai polemik di masyarakat.

Baca juga: 3 Survei Pilkada Jakarta 2024, Anies Cuma Menang 1, Refly Harun Ungkap Dampak Pasangan Sama Kaesang

Baca juga: Harun Masiku Kabur Lagi, Eks Penyidik KPK Ungkap Eks Caleg PDIP Pindah ke Tempat Lebih Tersembunyi

Kepala Negara secara singkat menegaskan, bansos untuk pelaku judi online yang dibicarakan belakangan ini, tidak ada.

"Enggak ada," kata Presiden Jokowi saat di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (19/6/2024).

Lebih lanjut, saat ditanya soal aturan Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Jokowi menegaskan bahwa aturan tersebut belum dibuat.

"(Aturannya) enggak ada," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, telah menjelaskan bahwa yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi online bukan pelaku, melainkan pihak keluarga.

"Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana.

Nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," ujarnya.

Muhadjir berpandangan, bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi online.

Sebab, keluarga yang menjadi korban, khususnya anak dan istri.

Namun, Muhadjir menyebut, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Baca juga: 4 Anak Buah Jokowi Diprediksi Dititip ke Kabinet Prabowo-Gibran, Refly Harun: Berjasa ke Kepentingan

Baca juga: Dulu Cuma Rp 5 Juta Per Hektar, Kini Harga Tanah di IKN Nusantara Sudah Beda, Bandingkan dengan SCBD

"Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK.