Pemerintah Kebut Pembangunan Bandara VVIP IKN di Kaltim, 'Pindahkan Hujan' Agar Proyek Lancar

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan tengah membangun Bandara VVIP atau Nusantara Airport di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ini proyek Bandara VVIP IKN porsi Kementerian PUPR sudah mencapai progres 50 persen yang mencakup gedung bandara hingga landasan pesawat.

Proyek Bandara VVIP IKN sempat terkendala curah hujan yang tinggi. Oleh karenanya, pemerintah melakukan sejumlah strategi.

Dan untuk mempercepat proses hingga diberlakukan adanya pembagian kerja dimana Kementerian PUPR bertugas untuk membangun sisi darat dan Kementerian Perhubungan bertanggung jawab pada sisi udara.

Baca juga: Nasib Kelanjutan Pembangunan IKN Nusantara, Pemerintah Prabowo-Gibran Pangkas Banyak Anggaran PUPR

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, saat ini proyek Bandara VVIP IKN porsi Kementerian PUPR sudah mencapai progres 50 persen.

Ini mencakup gedung bandara hingga landasan pesawat.

"Ada target panjang 3.000 meter landasannya, Insya Allah kita coba pada Agustus nanti itu sekitar 2.200 meter siap," kata Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Bandara ini ditargetkan bisa digunakan oleh pesawat kepresidenan pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024.

Danis menceritakan di tengah pembangunan proyek Bandara VVIP IKN sempat terkendala curah hujan yang sangat tinggi.

Untuk itu pemerintah melakukan sejumlah strategi, mulai dari pengaturan jam kerja menyesuaikan perkiraan cuaca hingga teknologi modifikasi cuaca dengan menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

 "Kita punya jadwal, misal terkait pengisian embung, kalau curah hujan kurang kita coba rekayasa untuk menambah. Tetapi kalau misalnya kelebihan, kita upayakan "memindahkan hujan". Modifikasi cuaca kita lakukan," jelas Danis

Pemerintah Prabowo-Gibran Pangkas Banyak Anggaran PUPR

Kelanjutan nasib pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih tanda tanya.

Pasalnya, Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming memangkas alokasi anggaran Kementrian PUPR.

Dari Rp 212,58 triliun yang diusulkan, Pemerintah hanya menyetujui Rp 75,63 triliun.

Diketahui, sampai saat ini sebagian besar dana pembangunan IKN Nusantara masih bergantung pada APBN.