Dampak Buruk Bila Prabowo-Gibran Tak Berkantor di IKN Nusantara di Kaltim, Investor Bisa Angkat Kaki

Pagu indikatif tersebut turun 49,49 persen jika dibandingkan pagu tahun anggaran Kementerian PUPR yang sebesar Rp 149,74 triliun di tahun 2024.

Investasi Masuk di Tahap II

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai pada Februari 2025.

Dia mengatakan pada fase itu sejumlah negara baru mulai menanamkan investasi mereka di IKN.

“Kalau tidak ada aral melintang berarti Februari, Maret kita sudah punya pintu tahapan kedua mulai jalan,” ucapnya saat podcast di Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Baca juga: Pemkab PPU Hibahkan Seluruh Aset di Sepaku kepada Otorita IKN, Nilainya Capai Rp595 Miliar

Baca juga: Jelang HUT RI di IKN Nusantara, Okupansi Hotel Four Points by Sheraton Balikpapan Hampir 100 Persen

Ali berujar sejumlah negara maju saat ini sudah melirik IKN sebagai investasi.

“Wah dari berbagai negara, Amerika, China dan kalau dilihat dari Timur Tengah yang sekarang gentleman agreement kan lebih dari 96 negara,” imbuhnya.

Menurutnya, keyakinan sejumlah negara investasi di IKN sebetulnya tidak perlu diragukan.

Bang Ali, sapaannya, menilai Presiden Jokowi tengah melakukan sinkronisasi pemerintahan secara baik sehingga terbangun keyakinan negara untuk masuk IKN.

“Apalagi Prabowo jenderal bintang 4 jadi presiden. Setelah Jokowi, keberhasilan seorang pemimpin itu kan dia menyiapkan pemimpin baru,” katanya.

Ali menyebut ada tiga opsi untuk hal tanah di IKN.

Pertama menyewa, kedua kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau yang ketiga membeli dan memiliki sehingga investor bisa lebih percaya diri.

Selain itu, IKN adalah investasi masa depan bagi negara lain.

Dia meminta investor dalam negeri jangan terlambat masuk.

Baca juga: Pagu PUPR di 2025 Dipangkas Demi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana Nasib IKN di Kaltim?

Baca juga: Badan Otorita Terima 416 Surat Minat Investasi untuk IKN di Kaltim, Investor Berebut Lahan di KIPP

“Nanti kalau tiba-tiba orang sudah masuk, kenapa kita orang dalam negeri tidak dapat? Padahal sudah dikasih tahu berkali-kali, nggak mau dengar. NJOP-nya makin mahal lagi,” katanya.