5 Persoalan Ekonomi Era Jokowi yang Bakal jadi Beban di Kabinet Prabowo-Gibran

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian kurang lebih 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Survei tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Perkembangan IKN di Kaltim

Berikut 5 perkembangan IKN di Kalimantan Timur terkini jelang HUT RI, pembangunan sudah menghabiskan dana hampir Rp 80 triliun atau tepatnya Rp 79,8 triliun.

Total dana Rp 79,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN di Kaltim tersebut hingga 31 Mei 2024  atau dua tahun sejak November 2022, yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Disebutkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, total dana tersebut terserap untuk 104 paket pekerjaan.

"Sebanyak 25 paket di antaranya telah tuntas dikerjakan, ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan," ujar Basuki. 

Baca juga: Dampak Buruk IKN Nusantara di Kaltim, Balikpapan Ketiban Efek Minor Ledakan Populasi Manusia

Adapun progres fisik di lapangan menunjukkan kesiapan untuk digunakan dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang akan dijadikan sebagai venue utama HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2024.

Simak selengkapnya perkembangan IKN saat ini yang dikutip dari Kompas.com.

1. Pembangunan kawasan kepresidenan IKN

Lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa menampung 6.300 orang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (14/6/2024).

"Secara hitung-hitungan antara undangan dan peserta petugas upacara, itu hitung-hitungan kita waktu itu bisa sampai 6.300, tergantung posisinya," ucap Danis.

Sementara progres pembangunan kawasan kepresidenan IKN secara rata-rata sudah mencapai 80 persen.

Ini terdiri dari proyek Istana Presiden dan Lapangan Upacara sebesar 73 persen dan proyek Kantor Presiden 90 persen.