Berita Nasional Terkini

Tahun 2025, Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 T, INDEF: Jadi Beban APBN, Bukan Solusi Akar Masalah

Tahun 2025, anggaran makan siang gratis Rp 71 Triiun. Indef menilai anggaran tersebut tetap jadi beban APBN, sementara hanya dampak jangka pendek

Penulis: Aro | Editor: Doan Pardede
Tribunnews.com/Endrapta Pramudhiaz
MAKAN SIANG GRATIS - Makanan-makanan yang siap dihidangkan dalam simulasi program makan siang gratis di Tangerang. Kesepakatan antara pemerintahan Presiden Jokowi dan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran, anggaran makan siang gratis untuk tahun 2025 sebesar Rp 71 T. Kritik Indef untuk kebijakan makan siang gratis dan anggarannya. 

Detail makan bergizi gratis ini akan disampaikan oleh tim Presiden terpilih,” ucapnya.

“Angka Rp 71 triliun bukan merupakan kelompok on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” tambahnya.

Anggota tim gugus tugas sinkronisasi Thomas Djiwandono mengamini bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.

Kendati begitu, besaran angka tersebut masih berpotensi berubah, lantaran RAPBN 2025 masih dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN," terang Thomas.

Baca juga: Tapera tak Akan Ditunda, Moeldoko sebut IKN di Kaltim dan Makan Siang Gratis sudah Ada Anggarannya

Perbaikan SDM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi nasional mencapai kisaran 6-8 persen.

Oleh karenanya, ia bilang, program makan bergizi menjadi salah satu program yang penting untuk dilaksanakan guna merealisasikan perbaikan kualitas SDM tersebut.

Selain program andalan Prabowo-Gibran itu, Sri Mulyani menyebutkan, berbagai program lain terkait dengan perbaikan kualitas SDM, seperti reformasi kesehatan dan perbaikan kualitas pendidikan, juga menjadi penting dilakukan.

"Program perbaikan sumber daya manusia termasuk melalui program makanan bergizi dan perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia Indonesia," tutur dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Lebih lanjut, bendahara negara bilang, lewat perbaikan kualitas, produktivitas SDM diharapkan dapat meningkat sehingga pada akhirnya berkontribusi positif terhadap kegiatan ekonomi nasional.

"Hal ini bisa diperoleh melalui investasi sumber daya manusia dan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi di dalam perekonomian nasional," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Fakta Terbaru Makan Siang Gratis dan Contoh Menu, Apa Prabowo Tolak IKN Kaltim demi Program Andalan?

Perbaikan kualitas SDM untuk mendongkrak produktivitas telah dilakukan negara maju yang berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap seperti Korea Selatan.

"Maka, diperlukan produktivitas tinggi yang konsisten," ucap Sri Mulyani.

Melalui perbaikan kualitas SDM yang konsisten, Sri Mulyani meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terdongkrak dari kisaran 5 persen sehingga visi Indonesia Maju 2045 dapat terealisasi.

Sebagai informasi, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengubah nama program andalannya, dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis untuk anak-anak.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved