Tahun 2025, Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 T, INDEF: Jadi Beban APBN, Bukan Solusi Akar Masalah

TRIBUNKALTIM.CO - Kesepakatan antara pemerintahan Presiden Jokowi dan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran telah sepakat anggaran makan siang gratis untuk tahun 2025 sebesar Rp 71 T.

Anggaran makan siang gratis tahun 2025 ini mendapat kritik dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menyebut bakal menjadi beban APBN.

Sementara, dampak dari makan siang gratis  hanyalah solusi jangka pendek seperti bantuan sosial (bansos).  

Besaran anggaran makan siang gratis ini disampaikan dalam konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Baca juga: Bantah APBN tak Mampu Biayai Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim, Luhut: Asal Kita Kurangin Kebocoran

Baca juga: Dilema APBN 2025, Terbebani Program Jokowi, IKN Kaltim hingga Janji Prabowo Makan Siang Gratis

Baca juga: Demi Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim, Ekonom Senior sebut Prabowo harus Genjot Pendapatan

 "Program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartantodalam konferensi pers Senin (24/6/2024).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan pada dasarnya program makan bergizi gratis tersebut membebani APBN.

Apalagi kalau dilihat secara kebutuhan terbilang fantastis mencapai Rp 466 triliun, hampir sama dengan anggaran kebutuhan Ibu Kota Nusantara.

"Meski ditetapkan Rp 71 triliun untuk tahun pertama, tetap saja menjadi beban APBN.

Kalo menurut saya multiplier effect kebijakan ini hanya berdampak jangka pendek dan tidak beda jauh dengan bantuan sosial," ucap Esther kepada Kontan, Senin (24/6/2-24).

Esther menerangkan bahwa program makan bergizi gratis itu tidak memberikan solusi baru bagi akar permasalahan, dan tak membantu Indonesia mewujudkan visi Indonesia emas. 

"Untuk bisa mewujudkan Indonesia generasi emas adalah penguatan sumber daya manusia.

Hanya bisa terjadi pada peningkatan skill sumber data manusia contoh lewat pelatihan pendidikan.

Bukan makan siang gratis," ucapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Baca juga: Terhalang APBN, Rocky Gerung Sebut Prabowo Harus Pilih Teruskan IKN Kaltim atau Makan Siang Gratis

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan juga sudah berkomunikasi dengan tim pemerintahan Prabowo-Gibran soal program anggaran makan bergizi gratis akan sesuai dengan RAPBN 2025.

“Presiden terpilih telah menyampaikan bahwa pelaksanaan makanan bergizi gratis dilakukan secara bertahap untuk tahun 2025.

Detail makan bergizi gratis ini akan disampaikan oleh tim Presiden terpilih,” ucapnya.

“Angka Rp 71 triliun bukan merupakan kelompok on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” tambahnya.

Anggota tim gugus tugas sinkronisasi Thomas Djiwandono mengamini bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.

Kendati begitu, besaran angka tersebut masih berpotensi berubah, lantaran RAPBN 2025 masih dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN," terang Thomas.

Baca juga: Tapera tak Akan Ditunda, Moeldoko sebut IKN di Kaltim dan Makan Siang Gratis sudah Ada Anggarannya

Perbaikan SDM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi nasional mencapai kisaran 6-8 persen.

Oleh karenanya, ia bilang, program makan bergizi menjadi salah satu program yang penting untuk dilaksanakan guna merealisasikan perbaikan kualitas SDM tersebut.

Selain program andalan Prabowo-Gibran itu, Sri Mulyani menyebutkan, berbagai program lain terkait dengan perbaikan kualitas SDM, seperti reformasi kesehatan dan perbaikan kualitas pendidikan, juga menjadi penting dilakukan.

"Program perbaikan sumber daya manusia termasuk melalui program makanan bergizi dan perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia Indonesia," tutur dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Lebih lanjut, bendahara negara bilang, lewat perbaikan kualitas, produktivitas SDM diharapkan dapat meningkat sehingga pada akhirnya berkontribusi positif terhadap kegiatan ekonomi nasional.

"Hal ini bisa diperoleh melalui investasi sumber daya manusia dan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi di dalam perekonomian nasional," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Fakta Terbaru Makan Siang Gratis dan Contoh Menu, Apa Prabowo Tolak IKN Kaltim demi Program Andalan?

Perbaikan kualitas SDM untuk mendongkrak produktivitas telah dilakukan negara maju yang berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap seperti Korea Selatan.

"Maka, diperlukan produktivitas tinggi yang konsisten," ucap Sri Mulyani.

Melalui perbaikan kualitas SDM yang konsisten, Sri Mulyani meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terdongkrak dari kisaran 5 persen sehingga visi Indonesia Maju 2045 dapat terealisasi.

Sebagai informasi, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengubah nama program andalannya, dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis untuk anak-anak.

Prabowo menjelaskan, nama program makan siang gratis diganti menjadi makan bergizi gratis untuk anak-anak karena ia menyadari banyak anak sekolah masuk sejak pagi dan pulang ketika siang hari.

Jika program makan gratis baru dilakukan pada siang, menurutnya, kebijakan ini dinilai sia-sia karena anak sekolah sudah pulang.

“Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama.

Jadi harus makan pagi. Ya kan?” ujar Prabowo, dilansir dari pemberitaan sebelumnya di Kompas.com, Kamis (23/5/2024).

Adapun dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 disebutkan, peningkatan gizi anak sekolah masuk anggaran pendidikan pemerintah tahun depan.

Untuk memfasilitasi program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan di kisaran Rp 708,2 triliun-Rp 741,7 triliun, lebih tinggi dari alokasi anggaran pendidikan tahun ini sebesar Rp 665 triliun.

Baca juga: Beredar di Medsos, Kabar Prabowo Tolak Proyek IKN Kaltim demi Makan Siang Gratis, Fakta Sebenarnya

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim