Berita Nasional Terkini

Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun Tahun Depan, Bagaimana IKN Kaltim di Pemerintahan Prabowo?

Anggaran makan siang gratis untuk tahun depan sudah disepakati Rp 71 Triliun tahun depan. Bagaimana dengan IKN Kaltim di pemerintahan Prabowo-Gibran?

Editor: Amalia Husnul A
Dok Kementerian PUPR
MAKAN SIANG GRATIS DAN IKN - Kantor Kementerian Koordinator I, di KIPP IKN Kaltim. Anggaran makan siang gratis untuk tahun depan sudah disepakati Rp 71 Triliun tahun depan. Bagaimana dengan IKN Kaltim di pemerintahan Prabowo-Gibran? 

Yang jelas, APBN 2025 salah satunya akan dialokasikan untuk menjalankan program makanan bergizi gratis yang disiapkan sebesar Rp 71 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro juga enggan menyebutkan berapa anggaran proyek IKN yang akan dialokasikan dalam RAPBN 2025.

Dirinya berdalih, alokasi anggaran tersebut nantinya akan dibahas bersama DPR RI.

"Tentu kalau anggaran semuanya ada dan di bahas di dalam Badan Anggaran (Banggar), kita tunggu saja.

Detailnya itu nanti akan masuk di RUU (APBN)," kata Airlangga kepada awak media di DPR RI, Selasa (26/4/2024).

Namun belum lama ini, Prabowo memberi sinyal hanya akan mengalokasikan anggaran Rp 16 triliun per tahun dari APBN untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Jika diaminkan, artinya anggaran IKN ini lebih rendah dibandingkan anggaran makanan bergizi gratis.

Baca juga: Dilema APBN 2025, Terbebani Program Jokowi, IKN Kaltim hingga Janji Prabowo Makan Siang Gratis

Tim Prabowo Sebut Anggaran Rp71 Triliun Sudah Sangat Baik

Anggaran program makan bergizi gratis telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono, berpendapat jumlah tersebut merupakan angka yang sangat baik.

"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik," ucapnya dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin.

Ia menyebut, pihak gugus tugas dan pemerintahan sekarang telah menyepakati angka tersebut.

Thomas juga mengatakan, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

"Itu juga penting digarisbawahi. Kami sangat mengikuti siklus tersebut.

Jadi, angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, program makan bergizi gratis ini telah disepakati dan akan dijalankan secara bertahap.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved