Siapa Hinsa Siburian, Kepala BSSN yang Disorot saat Pusat Data Nasional Diretas? Profil dan Hartanya

“Reputasi serta nama baik negara Indonesia akan tercoreng di mata dunia.

Bahkan sudah banyak yang mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negeri open source yang datanya boleh dilihat oleh siapa saja dengan banyaknya peretasan yang terjadi selama ini,” kata Pratama.

Diketahui, sistem Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih sejak mengalami serangan siber dengan ransomware yang terjadi Kamis (20/6/2024).

Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut.

Namun, sejumlah upaya yang dilakukan tidak berhasil melawan serangan ransomware dari peretas.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki.

Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

Pasrah kehilangan data pemerintahan

Di tengah upaya investigasi dan pemulihan data yang dilakukan sebelumnya, tim gabungan menemukan pesan berisi permintaan tebusan dari peretas.

Pemerintah diminta membayar senilai 8 juta dollar AS atau setara Rp 131 miliar, jika ingin data-data yang tersimpan di PDN dibuka oleh peretas.

Namun, pemerintah menolak negosiasi itu.

“Ya pemerintah kan enggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, Rabu sore.

Menurut Usman, keputusan ini diambil setelah memastikan data yang terenkripsi oleh peretas masih berada di dalam server PDN.

Selain itu, BSSN juga sudah mengisolasi dan memutus jaringan server PDN, sehingga peretas tidak dapat mengakses dan mengambil data tersebut

“Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” kata Usman seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

Seiring dengan itu, Pemerintah sudah memutuskan untuk pasrah kehilangan data-data tersebut.

Sebab, tidak ada jaminan peretas akan memulihkan dan tak mengambil data, ketika dibayar serta diberi akses ke PDN untuk membuka enkripsi.

“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain.

Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman.

“Memang kalau kita bayar juga dijamin (dikembalikan), enggak diambil datanya, enggak juga,” tegas Usman.

Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu dilaporkan mengunci data di 282 kementerian/lembaga.

Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar untuk membuka data.

"Kami mengutamakan pemulihan (data) kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44," kata Usman kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Usman menambahkan, pihaknya akan mengetumakan pemulihan layanan K/L yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Targetnya, setidaknya 18 layanan K/L dapat pulih per akhir Juni 2024.

“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih.

Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” katanya.

Baca juga: Jadikan IKN sebagai Smart City, Menkominfo Bangun Infrastruktur Jaringan 5G & Beyond dan Pusat Data

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim