Perkembangan Kantor Presiden di IKN Kaltim Capai 90 Persen, Bakal Digunakan Jokowi Juli 2024

Sepanjang tiga tahun belakangan ini, proyek Jokowi tersebut telah menyerap dana Anggaran dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 72,3 triliun.

Baca juga: Nasib Warga Terdampak IKN Kaltim, Dipastikan akan Direlokasi, Bebas Pilih Rumah Tapak atau Apartemen

Rinciannya adalah anggaran IKN tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, lalu di 2023 sebesar Rp 27 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp 39,8 triliun.

Hanya saja, belum tau berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk proyek IKN di tahun 2025 ini.

Yang jelas, APBN 2025 salah satunya akan dialokasikan untuk menjalankan program makanan bergizi gratis yang disiapkan sebesar Rp 71 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro juga enggan menyebutkan berapa anggaran proyek IKN yang akan dialokasikan dalam RAPBN 2025.

Dirinya berdalih, alokasi anggaran tersebut nantinya akan dibahas bersama DPR RI.

"Tentu kalau anggaran semuanya ada dan di bahas di dalam Badan Anggaran (Banggar), kita tunggu saja.

Detailnya itu nanti akan masuk di RUU (APBN)," kata Airlangga kepada awak media di DPR RI, Selasa (26/4/2024).

Namun belum lama ini, Prabowo memberi sinyal hanya akan mengalokasikan anggaran Rp 16 triliun per tahun dari APBN untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Jika diaminkan, artinya anggaran IKN ini lebih rendah dibandingkan anggaran makanan bergizi gratis.

Baca juga: Dilema APBN 2025, Terbebani Program Jokowi, IKN Kaltim hingga Janji Prabowo Makan Siang Gratis

Tim Prabowo Sebut Anggaran Rp71 Triliun Sudah Sangat Baik

Anggaran program makan bergizi gratis telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono, berpendapat jumlah tersebut merupakan angka yang sangat baik.

"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik," ucapnya dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin.

Ia menyebut, pihak gugus tugas dan pemerintahan sekarang telah menyepakati angka tersebut.

Thomas juga mengatakan, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.