Terjawab Alasan Roy Suryo Yakin Data di PDN Sudah Disalin Hacker, Sebut Budi Arie Jadi Beban Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Peretasan Pusat Data Nasional atau PDN menuai sorotan.

Terbaru, Pakar Telematika Roy Suryo angkat suara mengenai ketidakberdayaan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Roy Suryo juga yakin hacker sudah menyalin semua data tersebut sebelum dienkripsi.

Roy Suryo pun menyarankan Budi Arie Setiadi menanggalkan jabatan Menkominfo agar tak menjadi beban bagi Presiden Jokowi.

Diketahui, peretasan ini mengganggu layanan terhadap masyarakat.

Baca juga: KPK Siapkan Pasal Khusus Jerat Hasto di Kasus Harun Masiku, Ponsel dan Catatan Sekjend PDIP Disita

Baca juga: Alasan Pengamat Yakin Anies dan Ganjar Bakal Tolak Ajakan Gabung ke Kabinet Prabowo-Gibran

Sehingga, sambungnya, jika Budi Arie merasa tidak mampu mengemban tanggung jawab, maka harus mundur.

Apabila mundur, Roy Suryo menganggap Budi Arie tidak membebani kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau memang tidak mampu dan pemerintah sudah menyerah terhadap peretasan ini, ya mundur. Orang yang paling bertanggung jawab di sini, ya Menteri Komunikasi dan Informatika, Saudara Budi Arie."

"Anda kalau memang tidak mampu, ya mundur.

Serahkan tanggung jawab itu ke Presiden sehingga Anda tidak membebani karena tidak proper dan tak sanggup menjalani ini," katanya dalam sebuah video yang diterima Tribunnews.com, Kamis (27/6/2024).

Lebih lanjut, Roy Suryo juga mengkritisi sikap pemerintah yang menurutnya terlalu menyepelekan peristiwa peretasan PDN ini.

Dia mengungkapkan, meski data yang masih ada back up sudah diamankan, tetapi dia mengatakan bahwa itu bukan lah jaminan.

Roy menduga data-data yang sudah diambil dari peretasan terhadap PDN sudah digunakan peretas atau hacker untuk kepentingan tertentu.

Bahkan, sambungnya, peretas bisa masuk ke jaringan dan memengaruhi PDN lainnya yang berada di beberapa lokasi.

"Peretas pasti sudah memanfaatkan lebih jauh. Dia pasti sudah mengenkripsi data, berarti sebelumnya dia bisa masuk ke jaringan di Pusat Data Nasional itu dan 282 layanan pemerintah yang tergabung di situ, pasti sebelum dienkripsi, pasti sudah dikopi semuanya," tuturnya.