Terjawab Alasan Roy Suryo Yakin Data di PDN Sudah Disalin Hacker, Sebut Budi Arie Jadi Beban Jokowi

Di sisi lain, Roy tetap mendukung upaya pemerintah yang tidak menyanggupi tuntutan pembayaran 8 juta dolar AS atau Rp 131 miliar yang diminta oleh peretas.

Baca juga: Sesuai Arahan Jokowi, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal jadi Fokus di Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Dapat Anggaran Rp 40 T di 2024, Pembangunan IKN Nusantara Sudah Habiskan Rp 5,5 T, Untuk Apa Saja?

Pemerintah Pasrah Data Hilang

Sebelumnya, Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko menyebut pemerintah yaitu Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, beserta pihaknya pasrah dengan hilangnya data di PDN usai diretas lewat serangan ransomware.

Herlan mengatakan data-data itu tidak berhasil dikembalikan dan secara terbuka, pemerintah menyatakan gagal untuk memulihkannya.

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas, data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta pada Rabu (26/6/2024).

Meski begitu, Herlan mengeklaim bahwa data-data yang terenkripsi itu masih berada di dalam server PDN dan tidak berpindah ke lokasi lain.

Baca juga: Perkembangan Kantor Presiden di IKN Kaltim Capai 90 Persen, Bakal Digunakan Jokowi Juli 2024

Baca juga: Jadi Trending X Pusat Data Nasional, Pemerintah Pasrah Kehilangan Akses Data PDN Akibat Diretas

Sehingga, dia meyakini data-data milik kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah tersebut tidak akan bocor atau tersebar luas.

“Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya di-encrypt, terenkripsi tapi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar,” kata Herlan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong juga menuturkan pemerintah tidak bakal memenuhi tebusan Rp 131 miliar yang diminta oleh peretas.

Dia mengatakan hal itu tidak dipenuhi setelah data yang terenkripsi oleh peretas masih berada di dalam PDN.

Selain itu, BSSN juga disebut oleh Usman sudah diisolasi dan diputus jaringan server PDN-nya agar peretas tidak dapat mengakses dan mengambil data di dalamnya.

“Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” kata Usman.

Baca juga: Sekjen PKS sebut Jokowi Sodorkan Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Ketua Umum PSI: Kebohongan Publik

Baca juga: Admin Tanda Tangan Elektronik di Mahakam Ulu Kaltim Jaga Kewaspadaan atas Kerahasiaan Data

Alashil, Usman menegaskan pemerintah sudah memutuskan untuk pasrah kehilangan data-data tersebut.

Pasalnya, tidak ada jaminan peretas akan memulihkan dan tak mengambil data, ketika dibayar serta diberi akses ke PDN untuk membuka enkripsi.

“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman.

“Memang kalau kita bayar juga dijamin (dikembalikan), enggak diambil datanya, enggak juga,” pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim