Roy Suryo Minta Menkominfo Dicopot, Jokowi Panggil Anak Buahnya Terkait Kebocoran Data PDN

TRIBUNKALTIM.CO - Isu bobolnya Pusat Data Nasional atau PDN akhirnya mendapat respons dari Presiden Jokowi.

Jokowi pun turun tangan memanggil semua anak buahnya yang terkait hal itu.

Termasuk Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Jokowi memanggil para menteri dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN) pada Jumat (28/6/2024).

Baca juga: Terjawab Alasan Roy Suryo Yakin Data di PDN Sudah Disalin Hacker, Sebut Budi Arie Jadi Beban Jokowi

Selain Menkominfo, pejabat yang hadir antara lain Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN Hinsa Siburian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala BPKP Yusuf Ateh.

Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Ya (rapat) terkait kemarin lah. Yang pasti akan melakukan evaluasi," ujar Ketua BSSN Hinsa Siburian saat ditanya soal agenda rapat.

Sejak diretas pada 20 Juni lalu, hingga kini sistem PDN belum pulih sepenuhnya.

Peretasan tersebut mengakibatkan terganggunya sistem imigrasi hingga gangguan pada data sistem sejumlah instansi.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, peretasan PDN merupakan tanggung jawab semua pihak.

Ia meyakini suatu saat pelaku dari serangan PDN akan ditemukan.

Namun ia tak bisa memastikan kapan waktunya.

Baca juga: PKS Bocorkan Upaya Jokowi Agar Kaesang ke Pilkada Jakarta, Ketum PSI Minta Jangan Bawa Nama Presiden

Reaksi Roy Suryo

Peretasan Pusat Data Nasional atau PDN menuai sorotan.

Terbaru, Pakar Telematika Roy Suryo angkat suara mengenai ketidakberdayaan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Roy Suryo juga yakin hacker sudah menyalin semua data tersebut sebelum dienkripsi.

Roy Suryo pun menyarankan Budi Arie Setiadi menanggalkan jabatan Menkominfo agar tak menjadi beban bagi Presiden Jokowi.

Diketahui, peretasan ini mengganggu layanan terhadap masyarakat.

Sehingga, sambungnya, jika Budi Arie merasa tidak mampu mengemban tanggung jawab, maka harus mundur.

Apabila mundur, Roy Suryo menganggap Budi Arie tidak membebani kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau memang tidak mampu dan pemerintah sudah menyerah terhadap peretasan ini, ya mundur. Orang yang paling bertanggung jawab di sini, ya Menteri Komunikasi dan Informatika, Saudara Budi Arie."

"Anda kalau memang tidak mampu, ya mundur.

Serahkan tanggung jawab itu ke Presiden sehingga Anda tidak membebani karena tidak proper dan tak sanggup menjalani ini," katanya dalam sebuah video yang diterima Tribunnews.com, Kamis (27/6/2024).

Lebih lanjut, Roy Suryo juga mengkritisi sikap pemerintah yang menurutnya terlalu menyepelekan peristiwa peretasan PDN ini.

Dia mengungkapkan, meski data yang masih ada back up sudah diamankan, tetapi dia mengatakan bahwa itu bukan lah jaminan.

Roy menduga data-data yang sudah diambil dari peretasan terhadap PDN sudah digunakan peretas atau hacker untuk kepentingan tertentu.

Baca juga: Sesuai Arahan Jokowi, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal jadi Fokus di Kabinet Prabowo-Gibran

Bahkan, sambungnya, peretas bisa masuk ke jaringan dan memengaruhi PDN lainnya yang berada di beberapa lokasi.

"Peretas pasti sudah memanfaatkan lebih jauh. Dia pasti sudah mengenkripsi data, berarti sebelumnya dia bisa masuk ke jaringan di Pusat Data Nasional itu dan 282 layanan pemerintah yang tergabung di situ, pasti sebelum dienkripsi, pasti sudah dikopi semuanya," tuturnya.

Di sisi lain, Roy tetap mendukung upaya pemerintah yang tidak menyanggupi tuntutan pembayaran 8 juta dolar AS atau Rp 131 miliar yang diminta oleh peretas.

Pasrah Data Hilang

Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko menyebut pemerintah yaitu Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, beserta pihaknya pasrah dengan hilangnya data di PDN usai diretas lewat serangan ransomware.

Herlan mengatakan data-data itu tidak berhasil dikembalikan dan secara terbuka, pemerintah menyatakan gagal untuk memulihkannya.

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas, data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta pada Rabu (26/6/2024).

Meski begitu, Herlan mengeklaim bahwa data-data yang terenkripsi itu masih berada di dalam server PDN dan tidak berpindah ke lokasi lain.

Sehingga, dia meyakini data-data milik kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah tersebut tidak akan bocor atau tersebar luas.

“Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya di-encrypt, terenkripsi tapi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar,” kata Herlan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong juga menuturkan pemerintah tidak bakal memenuhi tebusan Rp 131 miliar yang diminta oleh peretas.

Dia mengatakan hal itu tidak dipenuhi setelah data yang terenkripsi oleh peretas masih berada di dalam PDN.

Baca juga: Viral Video Ambulans Bawa Pasien Disetop karena Rombongan Presiden Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Selain itu, BSSN juga disebut oleh Usman sudah diisolasi dan diputus jaringan server PDN-nya agar peretas tidak dapat mengakses dan mengambil data di dalamnya.

“Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” kata Usman.

Usman menegaskan pemerintah sudah memutuskan untuk pasrah kehilangan data-data tersebut.

Pasalnya, tidak ada jaminan peretas akan memulihkan dan tak mengambil data, ketika dibayar serta diberi akses ke PDN untuk membuka enkripsi.

“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman.

“Memang kalau kita bayar juga dijamin (dikembalikan), enggak diambil datanya, enggak juga,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN"

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim