Adian Napitupulu Sebut PDIP Waspada Jelang Pilkada Serentak Imbas Buku Arahan Megawati Disita KPK

"Boleh enggak kemudian kita berpikir seperti, ya boleh enggak ada penjelasannya.

Kenapa yang lo ambil buku ini? Itu loh. Ya artinya bahwa ketika tidak ada penjelasan kenapa itu yang diambil, boleh tidak kemudian orang menafsirkan bahwa ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana.

Baca juga: Adian Napitupulu Tak Tinggal Diam Nilai Prabowo Picu Ketakutan Rakyat Lewat Pernyataan Jangan Ganggu

Ya boleh-boleh saja," ungkap anggota DPR Fraksi PDIP ini.

Adian juga menegaskan tidak ada pembelahan di partainya dalam menyikapi kasus yang menimpa Hasto.

Menurut dia, tidak ada perkubuan di partai berlambang banteng moncong putih itu. Sebab yang ada hanya perbedaan cara bersikap.

"Enggak, enggak ada kubu-kubuan. Yang ada itu begini, ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek. Nah, gue tuh kategori yang tidak punya sumbu gitu loh.

Ada yang sumbunya agak panjang dikit, ada yang panjang sekali. Jadi cuma perbedaan itu aja. Enggak ada kubu-kubuan," ujar Adian.

"(Maksud sumbu) cara kita mereaksi situasi. Kalau gue kan lebih agresif misalnya gitu loh. Ya, bawaan oroknya begitu lah. Itu saja," pungkasnya.

Telepon seluler dan buku partai PDI-P turut disita saat Hasto diperiksa di KPK, 10 Juni lalu.

Ponsel dan buku partai itu disita dari tangan Kusnadi yang merupakan staf Hasto. Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengatakan, Megawati Soekarnoputri sudah mengetahui bahwa buku DPP PDIP yang dipegang Hasto disita oleh penyidik KPK.

"Sudah. Jadi, sudah diketahui," katanya di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Atas hal tersebut pihaknya telah mengajukan keberatan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas tindakan penyitaan oleh penyidik terhadap buku milik partai tersebut.

Pasalnya, buku DPP PDIP itu disebut berisi strategi pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang merupakan bagian dari rahasia partai.

Diancam KPK

Tim kuasa hukum Kusnadi, mengaku mendapatkan ancaman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai membuat laporan ke Bareskrim Polri dan Komnas HAM.