Berita Nasional Terbaru
Prediksi Parpol dengan Menteri Terbanyak di Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Minta Jatah 5
Prediksi parpol dengan menteri terbanyak di kabinet Prabowo-Gibran, Golkar minta jatah 5.
TRIBUNKALTIM.CO - Prediksi parpol dengan menteri terbanyak di kabinet Prabowo-Gibran, Golkar minta jatah 5.
Pengamat politik memprediksi partai politik yang akan mendapat jatah menteri terbanyak di kabinet Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, sudah ramai beredar nama-nama yang diprediksi bakal mengisi kabinet Prabowo-Gibran.
Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 mendatang, sejumlah nama calon menteri di kabinet Prabowo - Gibran sudah beredar di media sosial.
Meski begitu, belum ada pernyataan resmi terkait calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Namun pengamat memprediksi bakal ada proporsi pejabat pembantu presiden ini.
Baca juga: 2 Kriteria Khusus Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Dahnil: Partai Boleh Mengajukan Nama
Selain Gerindra, partai apa di KIM yang akan mendapat jatah menteri terbanyak di kabinet Prabowo-Gibran?
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memprediksi kabinet yang nantinya dibentuk Prabowo-Gibran akan banyak diisi oleh tokoh-tokoh partai politik (parpol).
Menurutnya, kabinet ini nantinya akan membagi jatah kursi kabinet secara proporsional bagi parpol-parpol pendukung maupun yang baru bergabung ke koalisi setelah penetapan.
"Bicara soal partai mana yang mendapat jatah paling banyak, ya proporsional saja.
Misalnya Gerindra mungkin bisa besar karena capres-nya terpilih, lalu Golkar mungkin banyak juga karena memang jadi pemenang di Pileg dan kursi terbanyak di Koalisi Indonesia Maju," terang Ujang kepada Kontan, Senin (29/4).
Digadang-gadang akan dapat banyak jatah menteri, Golkar untuk saat ini tidak berkomentar banyak soal itu.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengajak untuk terlebih dahulu fokus ke pemerintahan yang masih bergulir hingga Oktober nanti.

"Masih lima bulan lagi pemerintahan ini berlangsung, mari kita fokus dulu akan hal tersebut.
Masalah kabinet itu wilayahnya presiden, jangan ada pihak luar yang mendikte apalagi memaksa," kata Dave saat dihubungi Kontan, Senin (29/4).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.