Menko PMK Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol Jika Kesulitan Ekonomi, Beber Syaratnya

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mendukung skema mahasiswa membayar uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan pinjaman online (pinjol).

Ya, mahasiswa yang kesulitan ekonomi untuk membayar UKT mendapat dukungan dari menteri untuk memanfaatkan pinjol.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, mendukung langkah itu selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan.

Muhadjir tidak melihat letak larangan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan pinjol.

Baca juga: Terjawab Apa Itu Student Loan, Wacana dari Sri Mulyani Melalui LPDP agar tak Bayar UKT Pakai Pinjol

Menurutnya, jika terjadi penipuan, maka itu kesalahan si pengguna yang malah menyalahkangunakan pinjol.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ujar Muhadjir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

"Kan pinjol itu sebetulnya kan sistemnya saja. Kemudian terjadi fraud, terjadi penyalahgunaan, itu orangnya," sambung dia.

Muhadjir mengatakan, ada sebuah universitas di Jakarta yang sudah bekerja sama dengan pinjol untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa.

Dia lantas meminta agar pernyataannya ini tidak ditafsirkan secara salah.

 "Itu soal penilaian kan bisa macam-macam, wong kemarin saya bilang korban judi online bisa diberi bansos, bisa ditafsirkan penjudi dapat bansos kok. Itu penilaian yang menyesatkan saja," imbuh Muhadjir.

Diketahui, banyak mahasiswa mengeluhkan mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi yang naik berkali-kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Keluhan di antaranya dilakukan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang melakukan aksi memprotes UKT mahal ke rektorat.

Selain Unsoed, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo juga menuntut rektorat mengahapus UKT golongan 9.

Presiden BEM UNS Solo, Agung Lucky Pradita, mengatakan, UKT Golongan 9 terlalu memberatkan mahasiswa.

Sebelumnya, UKT di UNS hanya sampai Golongan 8. Kenaikan UKT baru terjadi tahun ini.