Menko PMK Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol Jika Kesulitan Ekonomi, Beber Syaratnya

Turun dari mobil, ia langsung terburu-buru masuk ke Istana.

Baca juga: 5 Poin Penjelasan Nadiem Makarim di DPR Soal UKT Mahal dan Link PDF Isi Permendikbud Nomor 2/2024

Nadiem Makarim mengatakan kedatangannya ke istana untuk melapor beberapa isu kepada Presiden Jokowi.

"Bahas beberapa isu pendidikan mau lapor pak presiden," katanya.

Saat ditanya apakah membahas soal masalah kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal di sejumlah universitas, Nadiem tidak membantahnya. "Iya ada beberapa isu," katanya. 

Panja DPR Awasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf, menanggapi keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi. 

Baca juga: Komisi X DPR RI Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan, Hetifah Sebut Termasuk Evaluasi UKT

Dia menyambut baik keputusan tersebut, lantaran kenaikan UKT ini telah meresahkan masyarakat.

"Kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah saat ini sesuai dengan harapan dari raker Komisi X kemarin," kata Dede Yusuf.

Namun demikian, kata Dede Yusuf, Komisi X DPR akan tetap mengawasi biaya UKT tersebut.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan biaya UKT ini akan naik pada tahun depan.

Seiring dengan itu, Panja (Panitia Kerja) Biaya Pendidikan Komisi X DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan UKT.

Baca juga: Viral Biaya Kuliah Mahal! Daftar UKT Unmul 2024 untuk Semua Jurusan S1, Tertinggi Rp 25 Juta

"Ini langkah baik yang dilakukan pemerintah, dan kami akan tetap pantau karena di sini dikatakan untuk tahun ini tidak naik," ucapnya.

"Jadi apakah tahun depan naik atau tidak kita akan pantau dan kebetulan kami sekarang sedang membuat Panja Biaya Pendidikan dari situ kita bisa melihat jika ada kebutuhan menaikkan biaya itu karena faktor apa dan berapa besarannya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dede Yusuf menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendengar keluhan masyarakat terkait kenaikan UKT yang tak wajar.

Sehingga menurutnya pembatalan atau penundaan Permendikbud Nomor 2 tahun 2024 yang dinilai sebagai biang kerok kenaikan UKT perlu dilakukan.

Hal itu sebagaimana hasil kesimpulan rapat Komisi X DPR dengan Nadiem, yang meminta pembatalan kenaikan UKT.

"Sesuai juga dengan harapan dari para mahasiswa dan Komisi X untuk membatalkan Permendikbud 2/2024 atau menunda kenaikan UKT,"ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Menteri Ini Dukung Mahasiswa Manfaatkan Pinjol untuk Bayar UKT, Ungkap Syaratnya

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim