Prabowo-Gibran Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen pada 2025, Turunkan Tingkat Pengangguran

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintahan Prabowo-Gibran harus kejar target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen pada 2025.

Salah satu sasarannya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja bersama pemerintah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI menyepakati target-target sasaran untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2025.

Baca juga: Usul Ada Fit and Proper Test untuk Kabinet Prabowo-Gibran, Effendi Simbolon Sindir Menteri Jokowi

Anggota Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI Akmal Pasluddin mengatakan, salah satu target sasaran utama yang disepakati ialah pertumbuhan ekonomi yakni di kisaran 5,3-5,6 persen.

"Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia (IMM), nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, serta intensitas emisi gas rumah kaca," tutur dia, dalam gelaran Rapat Kerja bersama pemerintah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Adapun target itu tidak berubah dari yang diajukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga menyepakati target rasio gini di rentang 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di rentang 4,5-5 persen, dan indeks modal manusia 0,56.

Selain itu, pemerintah juga menyepakati untuk menekan angka tingkat kemiskinan di rentang 7-8 persen, penurunan intensitas emisi gas rumah 38,6 persen, nilai tukar petani (NTP) 115 - 120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.

"Tema RKP Tahun 2025 disepakati 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'," ujar Akmal.

Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, target-target yang telah disepakati itu merupakan target yang disiapkan untuk pembangunan pemerintah ke depan.

Pertumbuhan ekonomi itu hubungannya nanti dengan berapa besar tingkat kemiskinan kita bisa turunkan," ucap Suharso. 

Baca juga: Ekonom Prediksi Nasib IKN Nusantara di Era Prabowo, Dibangun Seadanya Karena Ada Utang Rp 800 T

Ekonom Peringatkan Prabowo soal Program Jumbo

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini menyebut nilai utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2025 mencapai Rp 800 triliun.

Eisha menuturkan, pemerintahan selanjutnya yang dipimpin pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus mewaspadai penggunaan anggaran untuk program-program jumbo.

"Tahun depan akan ada jatuh tempo utang di tahun 2024, dan juga 2025 yang rasanya kita lihat ya 2024 ini bisa sampai Rp 400 triliun, sedangkan 2025 ini bisa sampai Rp 800 triliun. Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah dari program pemerintah yang fantastis jumbo," kata Eisha dalam diskusi bertajuk "Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang" di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Beban Utang dan Defisit Anggaran jadi Beban di APBN Pertama yang Ditanggung Kabinet Prabowo-Gibran

Menurut dia, program jumbo ditambah utang jatuh tempo akan memengaruhi defisit APBN yang semakin melebar.

"Pembiayaan (utang) nanti dari mana? Ditutup lagi bisa jadi dengan utang baru, ini bikin kita jadi enggak bisa lepas dari utang," ujarnya.

Lebih lanjut, Eisha mengatakan, pemerintah menargetkan defisit APBN pada 2025 sebesar 2,8 persen.

Hal ini, kata dia, perlu diwaspadai seiring dengan ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempersempit ruang fiskal.

"Terlebih dengan porsi pembayaran bunga utang yang besar pada komposisi belanja. Sementara porsi belanja modal semakin turun. Selain itu, kualitas belanja APBN perlu memberikan dampak pada sektor produktif pada ekonomi sehingga mendorong penerimaan negara," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tingginya nilai utang yang bakal jatuh tempo dalam waktu dekat bermula dari keputusan pemerintah menarik utang secara signifkan pada 2020, ketika pandemi Covid-19 merebak.

Pada saat itu pemerintah membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 1.000 triliun untuk merespons pendapatan negara yang turun signifikan.

Oleh karenanya, pada 2020 pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk melakukan penerbitan utang dengan skema burden sharing.

Lewat skema itu, pemerintah menerbitkan surat utang negara (SUN) dengan tenor maksimal 7 tahun.

Baca juga: Beban Utang dan Defisit Anggaran jadi Beban di APBN Pertama yang Ditanggung Kabinet Prabowo-Gibran

"Jadi kalau tahun 2020 (diterbitkan), maksimal jatuh tempo pandemi di 7 tahun, dan ini memang konsentrasi terakhir di (tahun) 5, 6, 7 , sebagian 8," ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Bersama Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

"Inilah yang kemudian menimbulkan persepsi banyak sekali utang numpuk, karena itu adalah biaya pandemi yang mayoritas kita issues surat utangnya berdasarkan agreement," sambungnya.

Meskipun nilai utang yang bakal jatuh tempo "menumpuk", Sri Mulyani mengaku tidak ambil pusing.

Sebab, kondisi perekonomian dan APBN masih terjaga, sehingga menjaga persepsi positif investor terhadap SUN.

Dengan persepsi yang masih positif, investor diyakini tidak akan langsung menarik dananya dari SUN RI.

Alih-alih mengambil keuntungannya, investor diyakini kembali melakukan investasi di instrumen SUN. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim