Saran Ekonom untuk Kabinet Prabowo-Gibran, Prioritaskan Makan Bergizi Gratis daripada IKN di Kaltim

Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol.

"Jangan susunya impor atau produk-produk pangannya banyak yang dari impor. Nanti current account kita akan jebol. Jadi anda mendorong makan siang (gratis), tetapi anda melemahkan nilai tukar. Itu juga bukan pilihan," pungkas Eko.

Baca juga: AHY soal Susunan Kabinet Prabowo-Gibran: Demokrat Tidak Ingin Merusuhi, Hak Prerogatif Presiden

Program Makan Bergizi Gratis Masuk APBN 2025

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Dulu saat kampanye Pilpres, Prabowo bilang ini program ini bernama Makan Siang Gratis yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Tujuannya untuk mencegah anak stunting.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025.

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia bilang, penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.

Dia mengklaim program ini tidak akan meningkatkan defisit maupun rasio utang Pemerintah.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," kata Sri Mulyani.

IKN Diprediksi Mangkrak

Upaya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto diprediksi tidak akan maksimal.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto berpendapat, dari perspektif politik, Prabowo Subianto memang memiliki komitmen tidak membiarkan proyek IKN mangkrak.

Namun, jika melihat proyek pemindahan ibu kota negara ini secara realitstis, dana atau anggaran yang bisa dialokasikan ke sana juga tidak cukup alias tidak memadai.