BPK Diminta Lebih Ketat Awasi Pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi pemerintahannya mendatang dengan lebih ketat.

Hal itu disampaikan Prabowo merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya meminta agar pemerintahan selanjutnya terus memberikan perhatian setiap rekomendasi dari BPK.

"Insya Allah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi kita," ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

"(Kita) tidak menginginkan ada kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.

Baca juga: Sosok Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Faisal Basri Ingatkan Hati-hati Memilih, Fungsinya Nge-rem

Menurut Prabowo, setiap rupiah uang rakyat harus diamankan agar berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta BPK ikut mengawal pada transisi kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu agar uang rakyat nantinya bisa dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pada bulan Oktober 2024, dirinya akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Sehingga, Presiden Jokowi berharap dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik.

Serta menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia. 

Baca juga: Rencana Jokowi Berkantor di IKN Kaltim Bulan Juli Belum Terealisasi, Terhambat Air dan Listrik

Selain itu, Jokowi juga berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Jokowi meyakini, pemerintahan saat ini dan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK.

"Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Jokowi saat acara penyampaian LHP LKPP tahun anggaran 2023, Senin (8/7).

Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK.

"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," ucap Jokowi.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif. 

BPK mengatakan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.

Hal ini sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya. Sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik.

"Kehadiran BPK di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai dengan amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah," jelas Isma. 

Saran Ekonom untuk Kabinet Prabowo-Gibran, Prioritaskan Makan Bergizi Gratis daripada IKN di Kaltim

Saran Ekonom untuk kabinet Prabowo-Gibran, prioritaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis daripada untuk IKN di Kaltim.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut dikarenakan penilaian terhadap pembangunan IKN di Kaltim yang hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan pernyataan Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, disebut IKN di Kaltim hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan. Tidak lebih.

Untuk itu, dirinya berpandangan jika program andalan Prabowo-Gibran yaitu makan bergizi gratis lebih baik diprioritaskan dibanding pembangunan Ibu Kota Negara.

"Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan (ekonomi) sedikit saja. Itupun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja.

"Kalau disuruh memilih, (kelanjutan pembangunan) IKN mungkin moderat atau ala kadar saja, tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah," ujar Eko.

Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN di Kaltim.

Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini.

Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian di antaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik.

"Supaya tidak mengulangi kesalahan dari bagaimana pembangunan-pembangunan yang sifatnya hanya sekadar mengejar target, desain kelembagaan harus bagus."

"Pastikan bahwa nanti yang mengeksekusikan kebijakan ini adalah para pelaku ekonomi lokal," tutur Eko.

Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya.

Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri.

Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol.

"Jangan susunya impor atau produk-produk pangannya banyak yang dari impor. Nanti current account kita akan jebol. Jadi anda mendorong makan siang (gratis), tetapi anda melemahkan nilai tukar. Itu juga bukan pilihan," pungkas Eko.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Jokowi Minta BPK Kawal Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo: BPK Andalan Kita, Harus Lebih Ketat Mengawasi ke Depannya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/07/08/13504241/prabowo-bpk-andalan-kita-harus-lebih-ketat-mengawasi-ke-depannya.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim